Hak Asasi Manusia

Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional

Bacaan 7 Menit
Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional

Pertanyaan

Apakah tindakan pembunuhan yang dilakukan secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Untuk menentukan suatu kejahatan genosida perlu diperhatikan dua hal, yaitu Actus Reus (tindakan jahat) dan Mens Rea (niat jahat). Dalam hal ini, tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang memenuhi unsur Actus Reus (tindakan jahat) sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Genosida dan Statuta Roma.

Namun dalam menentukan Mens Rea dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Meski demikian, tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk memulai penyidikan dan penuntutan pejabat senior militer Myanmar atas kejahatan genosida.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh  Muhamad Eka Ari Pramuditya, S.H., LL.M dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Maret 2017.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari kejahatan genosida.

 

Kejahatan Genosida

Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Lemkin mengatakan bahwa:[1]

The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only deprivation of life but also the prevention of life (abortions, sterilizations) and also devices considerably endangering life and health (deliberate separation of families for depopulation purposes and so forth) … The acts are directed against groups, as such, and individuals are selected for destruction only because they belong to these groups.

Sebagaimana jika diterjemahkan secara bebas adalah sebagai berikut:

Kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya) … Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, genosida diatur di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya adalah Konvensi Genosida dan Statuta Roma.

Artikel 2 Konvensi Genosida dan Artikel 6 Statuta Roma mencantumkan pengertian genosida adalah sebagai berikut:

Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

  1. Killing members of the group;
  2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
  3. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
  4. Imposing measures intended to prevent births within the group;
  5. Forcibly transferring children of the group to another group. 

Yang jika diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

  1. Membunuh anggota kelompok tersebut;
  2. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
  3. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Selanjutnya, Artikel 1 Konvensi Genosida juga menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

Definisi genosida pada kedua instrumen di atas telah diadopsi juga di hukum nasional di Indonesia. Dalam UU Pengadilan HAM dijelaskan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:[2]

  1. membunuh anggota kelompok;
  2. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

 

Kasus Rohingya, Termasuk Kejahatan Genosida?

Untuk menganalisis apakah tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar termasuk genosida atau bukan, kita perlu mengamati 2 hal, yaitu actus reus (tindakan jahat) dan mens rea (niat jahat) dalam tindakan tersebut.

Pertama, actus reus genosida adalah sebagaimana tercantum pada Artikel 6 Statuta Roma yang telah dijabarkan di atas. Saat ini memang muncul banyak versi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar di berbagai media. Namun sebagian besar media tersebut memberitakan bahwa telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dalam jumlah besar terhadap etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Apabila hal tersebut memang benar terjadi, maka setidaknya unsur dalam poin (a), (b) dan (c) Artikel 6 Statuta Roma telah terpenuhi.

Kedua, yang harus benar-benar diperhatikan adalah mens rea. Penting untuk dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya adalah tindakan terstruktur yang memang diniatkan untuk menghabisi etnis Rohingya secara keseluruhan maupun sebagian.

Membuktikan mens rea memang bukan merupakan hal yang mudah, terutama dalam kejahatan genosida. Hakim pada pengadilan pidana internasional untuk Rwanda (ICTR) pada kasus Akayesu menyatakan bahwa untuk dapat dituntut atas kejahatan genosida, sebuah perbuatan harus dilakukan terhadap satu atau beberapa orang, karena orang tersebut adalah anggota dari suatu kelompok. Alasannya harus spesifik karena mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Jadi, korban dipilih bukan karena identitas individunya, melainkan karena keanggotaannya dalam suatu kelompok (etnis, ras, agama, kewarganegaraan) (paragraf 521).

Di pengadilan yang sama, hakim berpendapat bahwa mens rea/niat untuk melakukan kejahatan genosida, apabila tidak diakui oleh pelaku, dapat disimpulkan dari sejumlah perbuatan, di antaranya yaitu fakta jika terdakwa sengaja dan secara sistematis menargetkan serangan terhadap korban berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok, dan membiarkan orang-orang yang bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut (paragraf 523).

Berdasarkan pertimbangan di atas, kita perlu berhati-hati dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan apakah termasuk genosida atau bukan. Meskipun secara kasat mata tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah memenuhi syarat actus reus, namun kita memerlukan kajian yang lebih dalam menentukan mens rea yang dimiliki oleh pelaku dan kajian tersebut tidak bisa hanya melalui berita yang beredar secara luas.

Meski demikian, dalam perkembangan kasusnya, Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar menyatakan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk mengeluarkan perintah penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat senior Tatmadaw (militer Myanmar) atas kejahatan genosida. Marzuki juga menegaskan ia dan timnya menimbang bahwa niat untuk melakukan kejahatan genosida dapat disimpulkan (dari penemuan yang ada).[3]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
  2. The Rome Statute of the International Criminal Court.

 

Putusan:

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), Akayesu, 1998.

 

Referensi:

  1. R. Lemkin. Genocide as a Crime under International Law. American Journal of International Law (1947) Vol. 41(1):145-151, diakses pada 7 Februari 2022, pukul 15.00 WIB;
  2. Statement by Mr. Marzuki Darusman, Chairperson of the United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, at the Security Council, diakses pada 3 Februari 2022, pukul 22.23 WIB.

[1] R. Lemkin, Genocide as a Crime under International Law, American Journal of International Law (1947) Vol. 41(1):145-151, diakses pada 7 Februari 2022, pukul 15.00 WIB

[2] Pasal 8 UU Pengadilan HAM

Tags: