Perdata

Kepailitan dan Arbitrase (1)

Bacaan 3 Menit
Kepailitan dan Arbitrase (1)

Pertanyaan

1.Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ? 2.Apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pailit ?

Ulasan Lengkap

Dalam menanggapi pertanyaan saudara, apakah sengketa-sengketa yang memiliki klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pailit? maka jawabannya adalah DAPAT.

Dan begitu pula sebaliknya, Pengadilan TIDAK DAPAT memakai alasan adanya klausula arbitrase yang telah diperjanjikan olah para pihak sebagai alasan untuk menolak suatu permohonan pailit.

 

Alasan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

 

1. Adanya perbedaan kegunaan instrumen kepailitan dengan instrumen arbitrase

 

Arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, sementara kepailitan adalah suatu mekanisme yang berhubungan dengan status personal orang, dari tidak pailit menjadi pailit dengan segala konsekuensi publiknya.

 

Artinya meskipun arbitrase dapat berperan sebagai pengganti badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata antara para pihak yang disebabkan terjadinya wanprestasi (lihat Pasal dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif), tapi pertanyaannya apakah kewenangan arbitrase juga dapat menggantikan peran proses kepailitan yang notabene berhubungan dengan status personal seseorang atau badan hukum?

 

2. Perbedaan syarat pengajuan kepailitan, jika dibandingkan dengan syarat pengajuan gugatan kepada arbitrase

 

Berdasarkan ps. 1 (1) jo. ps. 6 UU Kepailitan, suatu permohonan kepailitan dapat diajukan apabila debitur memiliki dua atau lebih utang, dan salah satu utang telah jatuh tempo, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Sesederhana itu.

Sementara arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa (lihat ps. 2 UU Arbitrase) yang mewajibkan adanya sengketa/perselisihan yang perlu diselesaikan.

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa arbitrase dan kepailitan merupakan dua hal yang berbeda, untuk mengajukan permohonan kepailitan tidak diperlukan suatu sengketa, dan sementara masuknya perkara ke arbitrase harus melalui adanya sengketa atau perselisihan atau sejenisnya.

 

Sehingga untuk memperoleh persetujuan atas permohonan kepailitan tidak diperlukan dibuktikan adanya sengketa, cukup unsur-unsur pada Pasal 1 jo. 6 UU Kepailitan.

 

3. Perbedaan sifat antara Kepailitan dengan Arbitrase

 

Sebagai proses publik, kepailitan merupakan suatu proses hukum yang memiliki implikasi publik. Dengan adanya kepailitan, maka ketentuan ps. 22 sampai ps. 32 UU Kepailitan cukup jelas meletakkan bahwa hak dan kewajiban debitur pailit beralih kepada kurator sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kewajiban debitur pailit dari uang hasil penjualan harta pailit, begitu juga proses-proses penegakan hukum yang berkenaan dengan harta pailit, misalnya sita-sita yang telah dikenakan oleh Pengadilan, dan tahanan badan, semuanya harus di angkat dan kelanjutannya akan amat bergantung dari penyelesaian proses kepailitan itu sendiri.

(bersambung)

Tags: