Keluarga

Ketentuan Poligami bagi WNA

Ketentuan Poligami bagi WNA

Pertanyaan

Saat ini saya menjalin hubungan dengan seorang pria muslim asing. Dia sudah menikah, namun sudah pisah tempat tinggal dengan istrinya selama lima tahun tanpa bercerai. Mereka tidak bercerai karena proses yang panjang dan lama, serta ingin menjaga perasaan anak-anak mereka. Sang istri sudah mengizinkan suaminya menikah lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana syarat untuk poligami dengan warga negara asing?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pernikahan antara seorang warga negara Indonesia (“WNI”) dengan warga negara asing (“WNA”) dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Seorang pria WNA yang ingin melakukan poligami dengan wanita WNI di wilayah Indonesia tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 
Seorang pria dapat melakukan poligami apabila terdapat persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Setelah mendapat persetujuan dari istri, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat diklik pada ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Poligami
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang pria warga negara asing (“WNA”) di wilayah Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 
Pada dasarnya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya berasaskan monogami. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi:
 
Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
 
Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
 
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:[1]
  1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 
Pengaturan tentang poligami juga harus merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan diperkenankan hanya sampai empat istri. Syarat utamanya, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[2]
 
Berdasarkan penjelasan Anda, istri dari pria WNA tersebut telah menyetujui suaminya untuk melakukan poligami. Dengan demikian, salah satu syarat permohonan poligami dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan telah terpenuhi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 
Dengan demikian, meskipun telah mendapat persetujuan dari istri, harus diingat bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]
 
Perkawinan Campuran
Perkawinan Anda dan calon suami yang berstatus WNA nantinya dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Hal ini diuraikan dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:
 
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang–undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
 
Setelah ketentuan tentang poligami di atas telah dipenuhi, WNA tersebut harus melengkapi dokumen-dokumen untuk dilakukannya perkawinan campuran sebagaimana antara lain yang diinformasikan dalam artikel Aturan WNA yang Akan Menikah dengan WNI yang kami akses dari laman Portal Informasi Indonesia:
  1. Mengurus CNI (Certificate of No Impediment), yaitu surat keterangan yang menyatakan dapat menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikeluarkan oleh kedutaan besar negara yang bersangkutan;
  2. Mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi dokumen masing-masing mempelai berupa KTP, Kartu Keluarga, akta lahir, paspor, surat keterangan domisili saat ini, pas foto, dan izin poligami berdasarkan putusan pengadilan agama).
 
Kesemua dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh penerjemah yang disumpah, kemudian dilegalisasi oleh kedutaan negara sang WNA yang ada di Indonesia.
 
Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Portal Informasi Indonesia, diakses pada 6 November 2019 pukul 10.52 WIB.
 

[1] Pasal 4 UU Perkawinan
[2] Pasal 55 ayat (1) dan (2) KHI
[3] Pasal 56 KHI