Kenegaraan

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Pertanyaan

Baru-baru ini saya mendaftarkan NPWP pribadi (sebagai karyawan), dan sudah mendapatkan kartu NPWP. Di SKT dinyatakan bahwa saya terkena kewajiban PPH Pasal 25 dan 29. Saya ingin konfirmasi apakah memang individu karyawan terkena pasal tersebut? Dari info, Pasal 25 dan 29 biasanya dikenakan ke badan usaha, sedangkan pribadi terkena Pasal 21. Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan adalah membayar, menghitung dan melaporkan pajak.

Untuk itu, individual/orang pribadi dikenakan atas pajak penghasilan (“PPh”), apa dasar hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Sebagaimana telah diterangkan melalui Akibat Hukum Jika Tidak Memiliki NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Pribadi yang Anda tanyakan adalah untuk wajib pajak perorangan.

Adapun kewajiban bagi yang memiliki NPWP adalah membayar, menghitung dan melaporkan pajak. Menyambung pertanyaan Anda, setiap karyawan yang telah memiliki penghasilan (gaji) dapat dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) Pasal 21. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha tertentu akan dikenakan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:[1]

  1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan PPh Pasal 25 yang dikutip dari Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi tertentu yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha. Kemudian PPh Pasal 29 itu sendiri merupakan pajak penghasilan kurang bayar, sebagaimana pernah dicantumkan dalam Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25.

Jadi menurut hemat kami, untuk individual/orang pribadi yang hanya memiliki satu sumber penghasilan/pemberi kerja akan dikenakan PPh Pasal 21, sedangkan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha tertentu 1 atau lebih dikenakan PPh Pasal 25.

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 bisa dikenakan pada seluruh wajib pajak orang pribadi, tetapi khusus wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lainnya di luar dari bukti potong.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketiga kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah kedua kalinya dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

Referensi:

  1. Penghitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diakses pada 4 Mei 2021 pukul 12.00 WIB;
  2. Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25, diakses pada 4 Mei 2021 pukul 12.15 WIB.