Pidana

Korban Masih Hilang, Apakah Terpidana Penculikan Bisa Dipidana atas Perbuatan Lain?

Bacaan 5 Menit
Korban Masih Hilang, Apakah Terpidana Penculikan Bisa Dipidana atas Perbuatan Lain?

Pertanyaan

Ada tindak pidana penculikan dan sudah divonis pengadilan. Apakah keluarga bisa melakukan upaya hukum kembali terhadap para terpidana dalam kasus pembunuhan karena korban belum ditemukan sampai saat ini (terpidana divonis penculikan karena korban tidak ada walaupun dalam penyelidikan telah diakui bahwa korban mati). Apa ada dasar hukum yang bisa digunakan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Niat keluarga korban untuk melaporkan para terpidana atas dugaan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang tidak dapat direalisasikan sepanjang perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan yang telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai penculikan tersebut.
 
Hal ini dikarenakan, seseorang tidak boleh dituntut dua kali, karena perbuatan yang oleh pengadilan Indonesia telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Penculikan dan Penghilangan Nyawa Orang
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, keterangan yang Anda berikan tersebut masih kurang lengkap, karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tindak pidana yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terpidana dalam putusan hakim tersebut.
 
Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
 
Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 
Dari rumusan pasal tersebut dapat diuraikan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penculikan, yaitu:
  1. barangsiapa;
  2. melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;
  3. bermaksud melawan hak dengan membawa orang itu di bawah kekuasaannya atau orang lain; atau
  4. menjadikan dia dalam keadaan sengsara atau jatuh telantar.
 
Apabila korban penculikan hingga kini masih belum ditemukan atau bahkan diduga telah dibunuh pelaku, menurut hemat kami, sesungguhnya hal tersebut bukanlah peristiwa penculikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 328 KUHP di atas.
 
Hal ini dikarenakan jika korban tersebut sampai kehilangan nyawa, karena telah dibunuh pelaku, maka lebih tepat jika si pelaku dituntut dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338, 339, atau Pasal 340 KUHP.
 
Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
 
Pasal 338 KUHP
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
 
Pasal 339 KUHP
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
 
Pasal 340 KUHP
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
 
Atau sekurang-kurangnya, pelaku seharusnya dituntut atas kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yang sampai menyebabkan kematian, sebagaimana diatur Pasal 333 ayat (1) dan (3) KUHP:
 
  1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
  2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
  3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 
Ne bis In Idem
Namun, ternyata penuntut umum mendakwa dan menuntut pelaku kejahatan yang telah menyebabkan hilangnya nyawa korban tersebut dengan Pasal 328 KUHP tentang penculikan, yang telah mendapatkan putusan pengadilan. 
 
Dalam kasus seperti ini, keluarga korban sudah tidak dimungkinkan lagi untuk meminta kepada penyidik dan penuntut umum agar para pelaku yang telah diputus bersalah melakukan penculikan dituntut untuk kedua kalinya dengan dasar pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang (Pasal 338, 339, 340, atau Pasal 333 KUHP).
 
Niat keluarga korban tersebut bertentangan dengan asas ne bis in idem yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP:
 
Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut
 
Mengenai asas ne bis in idem, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa berlakunya asas ne bis in idem didasarkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil putusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi (hal. 90).
 
Putusan ini berisi (hal. 90):
 
  1. Penjatuhan hukuman. Dalam hal ini, oleh hakim diputuskan bahwa terdakwa secara terang bersalah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau
 
  1. Pembebasan dari penuntutan hukum. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; atau
 
  1. Putusan bebas. Putusan ini berarti, kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.
 
Menurut Edward O. S. Hiariej dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, ketidakcermatan penyidikan dan penuntutan dalam mengungkap suatu peristiwa pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang perkaranya telah mendapatkan putusan hakim (hal. 430).
 
Dalam kasus yang diterangkan, ketidakcermatan penyidikan dan penuntutan yang tidak memasukkan unsur pembunuhan dalam dakwaan terhadap para pelaku tidak dapat dibebankan pada para pelaku.
 
Hal ini semata-mata adalah tidak cermatnya penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap peristiwa pidana.
 
Dari uraian di atas, kami dapat simpulkan, bahwa keluarga korban sudah tidak dimungkinkan lagi meminta para pelaku diperiksa dan dituntut untuk kedua kalinya dengan menggunakan delik pembunuhan sepanjang perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan yang telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai penculikan.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 

Dasar Hukum:

 
Referensi:
  1. Edward O. S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015;
  2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.