Pidana

KPK dan Rahasia Bank

Bacaan 2 Menit
KPK dan Rahasia Bank

Pertanyaan

Apakah kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus dugaan pidana korupsi tidak dibatasi ketentuan rahasia bank? Atas penjelasannya saya sampaikan terimakasih. Salam, Aris, Samarinda

Ulasan Lengkap

Tidak. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak dibatasi oleh ketentuan mengenai rahasia bank. Dasar hukumnya adalah pasal 12 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenyampingkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khusus pada bagian mengenai prosedur izin membuka rahasia bank. 

Hal tersebut telah dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung yang dituangkan dalam surat bernomor KMA/694/RHS/XII/2004 tertanggal 2 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ketua MA Bagir Manan dan ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia. Surat ini menjawab surat BI tertanggal 8 Agustus 2004 lalu yang meminta agar lembaga keadilan tertinggi itu memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait dengan ketentuan rahasia bank. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

 

Tags: