Keluarga

Lamaran Tak Mempengaruhi Keabsahan Perkawinan

Lamaran Tak Mempengaruhi Keabsahan Perkawinan

Pertanyaan

Apakah perkawinan yang tidak didahului dengan proses lamaran tidak sah?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia mengacu sekurang-kurangnya pada dua ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
 
Kedua sumber hukum tersebut tidak mengenal istilah ‘lamaran’. Namun demikian, dalam KHI dikenal istilah ‘peminangan’ yang maknanya mendekati lamaran. Peminangan sendiri tidak wajib sifatnya dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Syarat Sah Perkawinan
Hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia mengacu sekurang-kurangnya pada dua ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
 
Pasal 2 UU Perkawinan berbunyi:
 
  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Sehingga secara umum, keabsahan setiap perkawinan dikembalikan kepada hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, serta harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 
Khusus bagi pemeluk agama Islam, pengaturan lebih rinci mengenai bagaimana suatu perkawinan dapat dipandang sah diterangkan dalam Pasal 14 KHI. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
  1. calon suami;
  2. calon istri;
  3. wali nikah;
  4. dua orang saksi; dan
  5. ijab dan kabul.
 
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, sampai sejauh ini lamaran tidak dikenal sebagai syarat sah perkawinan menurut hukum Islam.
 
 
Kedudukan Lamaran dalam Perkawinan
Lebih lanjut, kedua sumber hukum yang menjadi rujukan ihwal perkawinan pemeluk agama Islam di Indonesia di atas tidak mengenal istilah ‘lamaran’.
 
Namun demikian, KHI mengenal istilah ‘peminangan’ yang maknanya paling mendekati istilah ‘lamaran’ yang Anda maksud.
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring menjelaskan bahwa istilah ‘meminang’ salah satunya dimaknai sebagai meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri) atau melamar. Sehingga, istilah ‘lamaran’ akan dipadankan dengan istilah ‘peminangan’ pada ulasan ini.
 
Menurut KHI sendiri, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.[1]
 
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[2]
 
Namun harus diingat, dalam peminangan tetap berlaku sejumlah aturan. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa idahya. Peminangan haram dilakukan terhadap:[3]
  1. wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah raj’iah;
  2. wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
 
Pasal 13 KHI kemudian mengatur bahwa:
 
  1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
  2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
 
Sehingga, peminangan tidak memengaruhi keabsahan suatu perkawinan dalam bentuk apapun, pun tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut hemat kami, perkawinan dapat dilangsungkan dengan atau tanpa peminangan.
 
Putusnya pinangan untuk pria sendiri, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam, di mana pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.[4]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses pada Rabu, 27 Mei 2020, pukul 13.45 WIB.
 

[1] Pasal 1 huruf a KHI
[2] Pasal 11 KHI
[3] Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) KHI
[4] Pasal 12 ayat (4) KHI
Tags: