KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Langkah Hukum Jika Penggugat yang Kalah Meninggal Dunia

Share
Perdata

Langkah Hukum Jika Penggugat yang Kalah Meninggal Dunia

Langkah Hukum Jika Penggugat yang Kalah Meninggal Dunia
Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. PBH Peradi

Bacaan 10 Menit

Langkah Hukum Jika Penggugat yang Kalah Meninggal Dunia

PERTANYAAN

Jika dalam suatu sengketa tanah, ada seseorang menggugat tanah milik orang lain dengan nominal Rp5 miliar. Di awal persidangan Pengadilan Negeri, penggugat ini menang dan yang tergugat banding ke Pengadilan Tinggi dengan menggugat balik (rekonvensi) sebesar Rp13 miliar karena merasa memang tanah itu milik keluarga mereka. Setelah banding, keluarga tersebut menang dan si penggugat meninggal dunia. Dia memiliki aset sebuah perusahaan dan dia tidak memiliki saudara, anak dan istri. Bagaimana status hukum yang berlaku dalam masalah ini? Apakah tergugat tetap bisa mengambil haknya yang sebesar Rp13 miliar dengan menjual aset yang dimiliki penggugat atau kasus ditutup?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Dengan asumsi bahwa tidak ada lagi ahli waris penggugat yang berhak meneruskan gugatan, maka apabila putusan banding telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tergugat/penggugat rekonvensi (pihak keluarga) dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) terhadap saham yang dimiliki oleh penggugat di perusahaan (Perseoran Terbatas) terkait.
     
    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Ulasan:
    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Gugat-menggugat di pengadilan adalah langkah yang dianjurkan untuk mempertahankan hak hukum jika kepentingan atau haknya dirugikan. Tujuannya adalah supaya tidak main hakim sendiri.
     
    Dalam persoalan di atas, kita melihat bahwa:
    Pada tingkat Pengadilan Negeri: penggugat menang di Pengadilan Negeri dengan objek yang disengketakan adalah tanah senilai Rp 5 miliar. Namun, pada saat bersamaan tergugat telah melakukan gugat balik/rekovensi terhadap Penggugat.
     
    Pada tingkat Pengadilan Tinggi: tergugat banding atas putusan Pengadilan Negeri. Di tingkat Pengadilan Tinggi tergugat memenangkan gugatan balik senilai Rp 13 miliar.
     
    Perlu diperhatikan, kami meluruskan bahwa gugat balik yang dilakukan Tergugat telah dilakukan sejak tingkat Pengadilan Negeri karena berdasarkan Pasal 132b Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) gugatan melawan/rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan, yang berarti di lakukan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang kami kutip di bawah ini.
     
    Kemudian, dalam praktiknya, sering dipakai istilah Penggugat/Tergugat Rekovensi atau Tergugat/Penggugat Rekovensi. Jika ada istilah yang demikian, hal ini menandakan bahwa dalam perkara tersebut ada tuntutan balik.
     
    Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 537) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah:
    • Rekovensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan gugatan kepadanya, dan
    • Gugatan rekovensi itu, diajukan tergugat kepada PN, pada saat berlangsung proses pemeriksaan yang diajukan penggugat.
    Kembali ke pertanyaan Anda, dalam hal penggugat meninggal dunia, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur apabila penggugat meninggal dalam suatu perkara yang sedang berjalan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI, No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974, sebagaimana yang dikutip dalam laman Pengadilan Agama Purbalingga yang menjelaskan bahwa dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur, yang berarti hal tersebut berlaku apabila gugatan masih dalam proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).
     
    Berbeda dengan permasalahan di atas, gugatan penggugat dalam kasus yang Anda ceritakan tidak lagi sedang berjalan di Pengadilan Negeri, melainkan sudah selesai di tahap banding di Pengadilan Tinggi dan penggugat kalah. Selanjutnya, karena Anda mengatakan bahwa penggugat tidak memiliki saudara, anak, dan istri, namun tidak menyebutkan ahli waris yang lain, kami akan mengasumsikan bahwa penggugat tersebut tidak mempunyai ahli waris. Sehingga, tidak ada lagi yang berhak untuk meneruskan perkara penggugat.
     
    Akan tetapi, penggugat juga memiliki aset pada sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas). Oleh karena itu, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Tergugat/Penggugat Rekovensi (pihak keluarga) dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan berdasarkan Pasal 197 HIR. Eksekusi yang dimaksud adalah dengan mengeksekusi saham atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang ada pada perusahaan yang dimiliki.
     
    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar Hukum:
    Herzien Inlandsch Reglement
     
    Putusan:
    Putusan Mahkamah Agung No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974.
     
    Referensi:
    M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. 2017.

    Tags

    acara peradilan
    perdata

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

    21 Mar 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!