Pertanahan & Properti

Langkah Hukum Jika Sertifikat Tanah Tumpang Tindih

Bacaan 7 Menit
Langkah Hukum Jika Sertifikat Tanah Tumpang Tindih

Pertanyaan

Apa yang harus dilakukan apabila terdapat 2 sertifikat hak atas tanah yang dimiliki 2 pihak berbeda, namun atas tanah yang sama?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, Anda dapat meminta informasi terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan untuk memeriksa keabsahan sertifikat-sertifikat tersebut.
 
Jika ada dugaan pemalsuan sertifikat hak atas tanah, maka Anda dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jika kedua sertifikat tersebut ternyata tercatat di Kantor Pertanahan, Anda dapat mengajukan pengaduan ke Kantor Pertanahan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membatalkan salah satu sertifikat hak atas tanah.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Pemeriksaan Informasi di Kantor Pertanahan
Untuk mengetahui keabsahan kedua sertifikat, Anda dapat mendatangi Kantor Pertanahan di mana tanah tersebut berada untuk memastikan kebenaran dari masing-masing sertifikat.
 
Hak atas informasi ini telah dijamin oleh Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
 
Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.
 
Dari informasi tersebut, Anda dapat memastikan apakah kedua sertifikat tersebut tercatat di Kantor Pertanahan atau tidak.
 
 
Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik
Dalam hal didapati bahwa salah satu sertifikat tidak tercatat di Kantor Pertanahan, dapat diduga pihak pemegang sertifikat tersebut melakukan pemalsuan atau pemakaian akta autentik palsu yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):
 
Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP
Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
 
Pasal 264 ayat (2) KUHP
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 
Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang, salah satunya, dapat menerbitkan hak (hal. 195).
 
Sementara akta autentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, seperti notaris, pegawai pencatat jiwa, dan sebagainya (hal. 197).
 
Apabila dalam kasus tumpang tindih sertifikat hak atas tanah yang Anda tanyakan terdapat dugaan pemalsuan sertifikat hak atas tanah, Anda dapat melaporkannya ke pihak kepolisian atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik.
 
 
Penyelesaian Sengketa Melalui Kantor Pertanahan
Apabila kedua sertifikat tersebut tercatat di Kantor Pertanahan, maka Anda dapat mengajukan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/BPN 11/2016”).
 
Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus serta harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.[1]
 
Pengaduan akan diproses dengan dilakukannya pengumpulan data, analisis, pengkajian, dan pelaporan dalam rangka menyelesaikan sengketa dan konflik.[2]
 
Menjawab pertanyaan Anda, Pasal 24 ayat (7) Permen ATR/BPN 11/2016 menjelaskan sebagai berikut:
 
Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 sertifikat hak atas tanah yang sah.
 
Upaya Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa
Jika ada pihak yang keberatan atas hasil penyelesaian tersebut, maka dapat diajukan upaya administratif maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
 
Menurut hemat kami, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN dapat diklasifikasikan sebagai pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) dan keputusan pembatalan sertifikat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara.[3]
 
Terhadap keputusan tata usaha negara, dapat dilakukan upaya administratif yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”), mencakup dua jenis, yaitu upaya keberatan dan banding.[4]
 
Warga masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dirasa merugikan tersebut.[5]
 
Apabila warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan itu, maka dapat diajukan banding ke atasan pejabat terkait.[6]
 
Jika warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.[7]
 
Maka, jika telah diajukan pengaduan terhadap permasalahan tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, namun Anda tidak menerima penyelesaiannya, maka silakan melakukan upaya administratif kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau atasan jabatannya atau ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
 
Patut diperhatikan bahwa kini perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.[8]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
 

[1] Pasal 6 ayat (4) dan (5) Permen ATR/BPN 11/2016
[2] Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 23 Permen ATR/BPN 11/2016
[3] Pasal 1 angka 9 UU 51/2009
[4] Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014
[5] Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU 30/2014
[6] Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU 30/2014
[7] Pasal 76 ayat (3) UU 30/2014