Keluarga

Bagaimana Penyelesaiannya Jika Suami Tidak Melunasi Utang Mahar?

Bacaan 6 Menit
Bagaimana Penyelesaiannya Jika Suami Tidak Melunasi Utang Mahar?

Pertanyaan

Jika ada seorang pria yang ingin mengawini seorang perempuan di mana seorang prianya belum bekerja dan ingin segera mengawini seorang perempuan tersebut. Atas permintaan wali perempuan tersebut, maka maharnya dapat dibayar dengan jangka waktu satu bulan dengan besar jumlah Rp. 300.000,-, (dengan syarat) jika dalam satu bulan orang tersebut tidak dapat membayar mahar tersebut maka pihak perempuan ini menggugat cerai pihak pria. Apakah hal tersebut dapat dilakukan? Bagaimana cara penyelesaiannya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Kami asumsikan pasangan laki-laki/pria dan perempuan/wanita tersebut adalah beragama Islam karena Anda menyebut mahar (istilah lainnya mas kawin) yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam. Untuk itu, kami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 1 huruf d KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

 

Calon mempelai pria memang wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (lihat Pasal 30 KHI). Hal ini sesuai dengan perintah Al-Quran (surat Al-Nisa’ [4]: 4): “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” Ulama pakar tafsir Al-Quran Dr. M. Quraish Shihab, M.A. menjelaskan dalam bukunya Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat antara lain bahwa, “suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah.

 

Penentuan mahar ini didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (lihat Pasal 31 KHI). Jadi, terkait pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilainya oleh salah satu pihak saja.

 

Mahar/pemberian ini diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadi dari mempelai wanita (lihat Pasal 32 KHI). Dalam pelaksanaan penyerahan mahar, mahar diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita secara tunai. Namun, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (lihat Pasal 33 KHI).

 

Kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam. Rukun perkawinan Islam adalah 5 (lima) hal berikut ini (Pasal 14 KHI):

a.      Calon suami;

b.      Calon Istri;

c.      Wali Nikah;

d.      Dua orang saksi; dan

e.      Ijab dan Kabul.

 

Menurut hukum Islam, kelima syarat/rukun tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan.

 

Selanjutnya, terkait dengan penentuan jenis dan nilai mahar mungkin saja dapat terjadi perselisihan. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama (lihat Pasal 37 KHI).

 

Dalam hal suami tidak dapat membayar/melunasi maharnya, ditentukan dalam Pasal 38 KHI:

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

 

Jika karena mahar tidak dilunasi kemudian istri ingin menggugat cerai suaminya, kita perlu melihat kembali pada alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian (Pasal 116 KHI):

a.      salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.      salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c.      salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d.      salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e.      salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f.       antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g.      suami melanggar taklik-talak.

h.      peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

 

Jadi, tanpa adanya alasan yang cukup yakni memenuhi alasan perceraian tersebut di atas, pasangan suami istri tidak dapat bercerai, terutama jika alasan perceraian hanya karena mahar tidak dipenuhi. Mengenai penyelesaian perselisihan mahar ini, pasangan suami istri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama setempat (lihat Pasal 37 KHI).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.