Perlindungan Konsumen

Makanan Produksi Rumah Tangga Wajib Sertifikasi Ini

Bacaan 6 Menit
Makanan Produksi Rumah Tangga Wajib Sertifikasi Ini

Pertanyaan

Apakah makanan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin juga? Saya berencana membuka usaha masakan daging olahan seperti abon, dendeng, dan sebagainya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“SPP-IRT”). Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (olahan daging) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wajib Sertifikasi Pangan Olahan Produksi Rumah Tangga yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 27 Oktober 2017.

 

Standar Makanan dan Minuman yang Beredar di Masyarakat

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.[1] Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.[2]

Adapun yang dimaksud dengan standar dalam hal ini antara lain terkait dengan pemberian tanda atau label yang berisi:[3]

  1. Nama produk;
  2. Daftar bahan yang digunakan;
  3. Berat bersih atau isi bersih;
  4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
  5. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut perizinan berusaha, dan diamankan/ disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]

 

Wajib Sertifikasi Makanan Produksi Rumah Tangga

Pada dasarnya, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.[5]

Adapun untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga,[6] yang diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.[7] Penerbitan sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan yang meliputi:[8]

  1. jenis pangan;
  2. tata cara penilaian; dan
  3. tata cara pemberian izin produksi.

Namun, kewajiban memiliki izin edar dan izin produksi tersebut dikecualikan untuk pangan olahan yang:[9]

  1. memiliki umur simpan kurang dari 7 hari;
  2. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku Pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
  3. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
  1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
  2. penelitian; atau
  3. konsumsi sendiri.

Selanjutnya, dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“PBPOM 22/2018”) menyebutkan sertifikat untuk produksi pangan olahan industri rumah tangga disebut dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“SPP-IRT”).[10]

SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu,[11] dan diberikan kepada industri rumah tangga pangan (“IRTP”) yang memenuhi persyaratan:[12]

  1. memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
  2. hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; dan
  3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-IRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT yang dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.[13]

Selanjutnya, ketentuan dan/atau persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II PBPOM 22/2018.[14]

Lalu, apakah usaha olahan daging seperi abon atau dendeng yang Anda produksi termasuk ke dalam jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT?

Jawabannya, ya. Dalam Lampiran II PBPOM 22/2018, hasil olahan daging kering, seperti abon daging, dendeng daging, paru goreng kering, kerupuk kulit, rendang daging/jeroan, dan sejenisnya termasuk jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT (hal. 47).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pangan olahan atau makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT. Begitu pula dengan usaha produksi abon daging atau dendeng daging (olahan daging) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

[1] Pasal 60 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”)

[2] Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (2) UU 36/2009

[3] Penjelasan Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 111 ayat (1) UU 36/2009

[4] Pasal 60 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 111 ayat (3) UU 36/2009

[6] Pasal 35 ayat (1) PP 86/2019

[7] Pasal 35 ayat (2) PP 86/2019

[8] Pasal 35 ayat (3) PP 86/2019

[9] Pasal 36 PP 86/2019

[10] Pasal 1 angka 13 PBPOM 22/2018

[11] Pasal 2 ayat (1) PBPOM 22/2018

[12] Pasal 2 ayat (2) PBPOM 22/2018

[13] Pasal 4 PBPOM 22/2018

[14] Pasal 3 ayat (1) PBPOM 22/2018

Tags: