Ketenagakerjaan

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

Bacaan 6 Menit
Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk <i>Outsourcing</i>?

Pertanyaan

Dalam industri konstruksi, banyak perusahaan yang menggunakan jasa mandor. Mandor adalah orang yang memimpin buruh-buruh lepas. Dengan menggunakan sistem mandor, perusahaan konstruksi hanya berhubungan dengan mandor saja sebagai pihak ketiga, tidak perlu berhubungan/bertanggung jawab terhadap buruh. Mandor ini bersifat perorangan dan tidak berbadan hukum. Ada dua tipe mandor, yang pertama adalah mandor yang dikontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dan mandor yang dikontrak untuk menyediakan tenaga kerja. Sejauh pengamatan saya, banyak mandor yang tidak membayar buruhnya sesuai dengan UMP dan tidak pernah mengikutsertakan buruh dalam jaminan ketenagakerjaan (JHT, JK, JKM, dan JPK). Sejauh manakah kesesuaian sistem mandor ini dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya perundangan yang berkaitan dengan outsourcing?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perusahaan otsourcing wajib berbentuk badan hukum. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus, mengubah, dan memuat pengaturan baru pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana dengan mandor yang mempekerjakan pekerja/buruh lepas di bidang konstruksi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Mandor yang Memimpin Buruh Lepas Mirip dengan Outsourcing? yang dibuat oleh Umar Kasimdan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Februari 2014.

Aturan Outsourcing

Dalam konsepsi hukum perdata, penyerahan pelaksaan pekerjaan dari suatu pihak (pihak yang memborongkan, atau aanbesteder) kepada pihak lainnya (si pemborong, atau aannemer) untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan yang ditentukan disebut dengan pemborongan pekerjaan (de overeenkomst tot hetaanneming van werk).[1]

Ketentuan mengenai pemborongan pekerjaan ini diatur lebih lanjut dalam Bagian 6 mengenai Perjanjian Pemborongan PekerjaanPasal 1604 - Pasal 1616 KUH Perdata.

Adapun dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat 2 pihak yaitu:[2]

  1. Perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  2. Perusahaan penerima pemborongan, yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerjaan, pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja yang Anda tanyakan merupakan jenis-jenis sistem outsourcing atau alih daya.

Selain itu, outsourcing ini juga merupakan salah satu pola kemitraan yang diakui dalam Penjelasan Pasal 87 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Penjelasan Pasal 26 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”).

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, outsourcing diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pekerja outsourcing dapat dipekerjakan baik dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).[3]

Dalam hal pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.[4]

Menyambung pertanyaan Anda, karena pada dasarnya kegiatan usaha pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerjaan yang dilakukan oleh mandor merupakan bentuk kegiatan usaha outsourcing/alih daya, maka sebagaimana dijelaskan dalam Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum perusahaannya wajib berbadan hukum dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah.[5] 

Salah satu opsi badan hukum yang dapat didirikan adalah perseroan terbatas (“PT”). Bisakah seorang mandor mendirikan PT sendiri? Jawabannya bisa, Anda dapat menyimak penjelasan singkatnya dalam Modal Pendirian PT untuk UMK.

Perlindungan Hak Pekerja

Permasalahan lainnya, bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan mandor tersebut? Tentu saja, hubungan kerja tetap tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pelindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Menyambung pertanyaan Anda, lazimnya perjanjian dibuat dalam bentuk PKWT yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:[6]

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman;
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
  5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT.[7]

Demikian juga mengenai jaminan sosialnya, sepanjang memenuhi ketentuan syarat kepesertaan saat ini, setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperleh jaminan sosial tenaga kerja.[8] Mengenai hal ini Anda dapat merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Selanjutnya jika upah dibayarkan di bawah upah minimum, langkah-langkah hukumnya telah kami jelaskan dalam Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

[1] Pasal 1601b jo. Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

[2] Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (“Permenaker 11/2019”)

[3] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

[6] Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[7] Penjelasan Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[8] Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan