Hak Asasi Manusia

Siapa yang Mengawasi Kerja Intelijen?

Bacaan 7 Menit
Siapa yang Mengawasi Kerja Intelijen?

Pertanyaan

Indonesia adalah rechstaat bukan machstaat hal itu tertuang dalam UUD 45 namun riilnya kekuasaan telah melebihi hukum, power tends to corrupt, intelijen sebagai badan yang bertanggungjawab menyediakan baket untuk negara telah menjadi kaki tangan kekuasaan dengan bermain dalam lingkaran kepentingan eksekutif -politik praktis-. Bagaimanakah mekanisme supervisor terhadap kinerja dan kerja badan intelijen agar tidak menyeleweng dari tugas utamanya melindungi dan melayani bangsa dan tidak semena-mena melanggar HAM hanya karena dalam doktrin intelijen yang mempunyai hak kebal dari hukum karena melaksanakan perintah jabatan? Siapa supervisor intelijen dan adakah transparansi hasil kerjanya?

Ulasan Lengkap

1.      Sebenarnya di Indonesia, yang menjalankan fungsi intelijen negara tidak hanya Badan Intelijen Negara (“BIN”), ada juga lembaga lain yang menjalankan fungsi ini berdasarkan Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (“UU 17/2011”):

a.      Badan Intelijen Negara;

b.      Intelijen Tentara Nasional Indonesia;

c.      Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d.      Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan

e.      Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

 

Mengenai peran dan fungsi Intelijen Negara dapat dilihat dalam ketentuan UU 17/2011 sebagai berikut:

 

Peran

Pasal 4

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

 

Fungsi

Pasal 6

(1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.

(4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

(5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

 

Secara khusus dalam hal ini kami asumsikan yang Anda tanyakan adalah mekanisme supervisi dari BIN. Pada dasarnya, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (lihat Pasal 27 UU 17/2011). Dengan demikian, laporan dan pertanggungjawabannya disampaikan secara tertulis kepada Presiden (lihat Pasal 42 ayat [1] UU 17/2011). Selanjutnya, laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara intelijen negara (anggota BIN) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing (lihat Pasal 42 ayat [2] UU 17/2011).

 

Berikut ini selengkapnya struktur organisasi BIN adalah (sumber: www.indonesia.go.id):

a.      Kepala;

b.      Wakil Kepala;

c.      Sekretariat Utama;

d.      Deputi Bidang Luar Negeri;

e.      Deputi Bidang Dalam Negeri;

f.       Deputi Bidang Kontra Intelijen;

g.      Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi;

h.      Deputi Bidang Teknologi;

i.        Inspektorat Utama;

j.        Staf Ahli Bidang Politik;

k.      Staf Ahli Bidang Ekonomi;

l.        Staf Ahli Bidang Hukum;

m.    Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;

n.      Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota BIN terikat pada Kode Etik Intelijen Negara yang ditetapkan oleh BIN (lihat Pasal 20 UU 17/2011). Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara yang dibentuk oleh BIN dan bersifat ad hoc. Dewan Kehormatan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel BIN (lihat Pasal 21 UU 17/2011).

 

Dalam BIN, pengawasan internal juga dilakukan oleh pimpinan masing-masing selain dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen (lihat Pasal 43 UU 17/2011) yakni Komisi I DPR RI. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara bahwa setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selain itu, dalam hal ada orang yang merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi intelijen, orang tersebut dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi (lihat Pasal 15 ayat [1] UU 17/2011).

 

Jadi, dengan mekanisme pengawasan ketat baik dari internal, eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan BIN, diharapkan kinerja BIN tidak menyimpang dari peran dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

 

2.      Mengenai siapa supervisor intelijen negara telah kami paparkan dalam penjelasan di atas (poin 1).

 

Mengenai transparansi hasil kerja BIN, berdasarkan asas penyelenggaraan Intelijen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 17/2011 yang meliputi:

a.      profesionalitas;

b.     kerahasiaan;

c.      kompartementasi;

d.      koordinasi;

e.      integritas;

f.       netralitas;

g.      akuntabilitas; dan

h.      objektivitas.

 

Dari asas-asas tersebut di atas, adanya asas kerahasiaan dengan sendirinya tidak memungkinkan adanya transparansi dalam pelaksanaan kinerja BIN. Terutama karena rahasia intelijen adalah merupakan bagian dari rahasia negara (lihat Pasal 25 UU 17/2011). Secara khusus, terkait dengan penyadapan, dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 17/2011 disebutkan bahwa hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan. Hasil kerja BIN baru dapat diketahui umum pada saat para penegak hukum telah mengungkapkannya (pada umumnya di media).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

2.      Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

  

Tags: