Ketenagakerjaan

Membayar Ganti Rugi karena Memutus Kontrak Pada Perusahaan Pailit

Bacaan 7 Menit
Membayar Ganti Rugi karena Memutus Kontrak Pada Perusahaan Pailit

Pertanyaan

Saya menerima penalti karena memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan, dan diberikan tenggat waktu untuk membayar penalti tersebut. Tapi ternyata sebelum tenggat waktu habis, perusahaan sudah bangkrut/pailit. Apa saya tetap harus membayar? Jika dibayar, apa uang itu menjadi uang pribadi pemimpin perusahaan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Kewajiban pembayaran ganti rugi (penalti) yang Anda lakukan tidak serta merta hapus karena perusahaan tempat dahulu Anda kerja pailit, namun di sini ada pengurusan harta-harta milik debitor yang mana kepengurusannya dilakukan oleh Kurator. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
?
Maka kurator-lah yang menerima uang ganti rugi yang Anda bayarkan karena uang ganti rugi yang Anda bayarkan termasuk aset dari perusahaan yang pailit tersebut untuk nantinya dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Perjanjian Kerja
Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), perjanjian kerja dibuat atas dasar:
  1. kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Di sini harus diperhatikan apakah unsur-unsur ini telah dipenuhi pada saat Anda membuat perjanjian. Jika sudah, maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum.
 
Perjanjian kerja pun menurut Pasal 55 UU Ketenagarkerjaan, tidak dapat ditarik kembali/diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
 
Lalu menurut Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila:
  1. pekerja meninggal dunia;
  2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
 
Melihat dari pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) yang juga memang telah disepakati kedua belah pihak (termasuk kesepakatan mengenai penalti, beserta hak dan kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian tersebut). Namun, di tengah berjalannya kontrak, Anda memutuskan kontrak atau mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja (Anda) diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya (perusahaan) sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Jadi, di sini kami menyimpulkan bahwa ‘penalti’ yang Anda maksud adalah ganti rugi yang harus Anda bayarkan karena Anda mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT.
 
Pembayaran Ganti Rugi
Selanjutnya, terdapat kesepakatan mengenai pembayaran ganti rugi tersebut antara perusahaan dengan Anda yaitu Anda diberikan tenggat waktu untuk membayar. Namun sebelum tenggat waktu tersebut berakhir, perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut/pailit.
 
Menurut Sutan Remy (hal. 284) dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh Debitur selama berlangsungnya Kepailitan.
 
Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menjelaskan sebagai berikut:
 
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
 
Menurut hemat kami, oleh karena pailitnya perusahaan tersebut terjadi setelah Anda mengakhiri hubungan kerja, maka pailit di sini tidak menghapus kewajiban Anda untuk membayar ganti rugi tersebut.
 
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Prosedur Penyelesaian Utang Piutang Jika Perusahaan Tutup, hapusnya utang-utang si berutang (Anda) hanya dapat disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yaitu karena:
  1. Pembayaran;
  2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
  3. Pembaharuan utang;
  4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
  5. Percampuran utang;
  6. Pembebasan utang;
  7. Musnahnya barang yang terutang;
  8. Kebatalan atau pembatalan;
  9. Berlakunya suatu syarat batal; dan
  10. Lewatnya waktu.
 
Kecuali jika perusahaan tersebut pailit sebelum Anda mengakhiri hubungan kerja, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.[1]
 
Peran Kurator terhadap Harta Pailit
Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) menyatakan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
 
Dalam konteks pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa di sini perusahaan yang bangkrut itu merupakan debitor yang telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga.[2] Yang mana, utang Anda merupakan piutang perusahaan yang menjadi harta pailit yang dibereskan oleh kurator.
 
Jadi dalam hal ini, perusahaan tempat Anda bekerja kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya apabila telah ada putusan pernyataan pailit.
 
Selanjutnya, menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.
 
Adapun tugas Kurator menurut Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (hal. 305), kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap Harta Kekayaan Debitur setelah dengan putusan pailit, Debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaannya dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam Sita Umum.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, kewajiban pembayaran ganti rugi (penalti) yang Anda lakukan tidak serta merta hapus karena perusahaan tempat dahulu Anda kerja pailit, namun di sini ada pengurusan harta-harta milik debitor yang mana kepengurusannya diurus oleh Kurator. Maka kurator-lah yang menerima uang ganti rugi yang Anda bayarkan karena uang ganti yang Anda bayarkan termasuk aset/harta dari perusahaan yang pailit tersebut untuk nantinya dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

[1] Pasal 165 UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan dan PKPU
Tags: