Teknologi

Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?

Bacaan 7 Menit
Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?

Pertanyaan

Jika dilihat dari kasus Buni Yani dan Baiq Nuril, keduanya terjerat hukum berdasarkan aturan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Padahal isi konten yang mereka buat memang menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana. Apakah itu bisa termasuk unsur pidana dan terjerat pidana? Apabila isi konten yang disebarkan tersebut bukan hoax atau memang asli terjadi, apakah ada perlindungan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya, pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya merupakan delik aduan absolut, sehingga agar perbuatan pencemaran nama baik tersebut dapat diproses secara hukum, harus ada pengaduan dari korban secara langsung.

Namun, berdasarkan pedoman implementasi UU ITE yang diterbitkan bersama oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika muatan yang didistribusikan merupakan sebuah kenyataan, maka perbuatan tersebut bukan delik pidana berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Lalu, bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa dan korban dalam kasus pencemaran nama baik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pencemaran Nama Baik oleh Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H. dari LKBH Fakultas Hukum UPH dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2019.

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik (defamation) adalah perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan aturan perubahannya.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik baik tersebar pada beberapa pasal, yakni:

  1. Pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);
  2. Pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP);
  3. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
  4. Penghinaan ringan (315 KUHP);
  5. Pengaduan palsu/fitnah (317 KUHP);
  6. Persangkaan palsu (318 KUHP);
  7. Penghinaan kepada orang yang sudah mati (Pasal 320-321 KUHP).

Adapun pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang melarang:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut hemat kami, dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Setiap orang. Penyebar dapat menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana jika penyebar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Harus dianalisis secara mendalam siapa penyebar utama konten tersebut.
  1. Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur ini harus dibuktikan kepada siapa penyebar memberitahukan konten tersebut dan dengan tujuan apa. Apakah tujuan dibuatnya konten untuk menjelek-jelekan secara personal atau untuk memberi tahu adanya dugaan suatu tindak pidana?
  1. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Unsur ini sudah terpenuhi jika konten tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak dan diketahui oleh umum.
  1. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini harus dikritisi dan dianalisis lebih lanjut dengan bantuan ahli bahasa (expert).

Jika seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tersebut, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.[1]

Dalam pelaksanaanya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam lampirannya (hal. 9-14) diatur antara lain:

  1. Jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, maka bukan delik pidana berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
  2. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
  3. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut, sehingga harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus merupakan orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.


Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang yang mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan yang berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataantidak dapat dipidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pencemaran Nama Baik sebagai Delik Aduan
Pada dasarnya, pencemaran nama baik/penghinaan (belediging) menjadi tindak pidana jika ada pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut (delik aduan). Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip–prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (hal. 145), delik aduan (klacht delic) adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.

Khusus pencemaran nama baik sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE, merupakan delik aduan absolut, sehingga harus diadukan oleh si korban secara langsung, kecuali korban masih di bawah umur atau dalam perwalian, sebagaimana telah diterangkan di atas.

Sehingga, agar perbuatan pencemaran nama baik dapat diproses hukum, terlebih dahulu diperlukan pengaduan secara langsung dari orang yang nama baiknya tercemar (pengadu) kepada penyidik atas penyebaran konten tersebut. Peraturan yang dirujuk dalam proses ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 6/2019”).

Penyebar tersebut dapat dijadikan tersangka setelah penyidik menetapkannya berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung barang bukti.[2] Hal ini sesuai dengan prinsip unnus testis nullus testis.

Namun yang harus diingat, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh hakim, dikenal adanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem peradilan pidana kemudian menjadi cara untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum positif di Indonesia atau tidak. Menurut Mardjono Reksodiputro dalam buku Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas–batas Toleransi (hal. 1), sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.

Lebih lanjut menurut Ratna Nurul Afiah dalam buku Barang Bukti dalam Proses Pidana (hal. 122), proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

  1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian.
  2. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum).
  3. Tahap pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan Hukum

Dalam pertanyaan Anda, disinggung mengenai perlindungan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik. Perlindungan hukum menurut Setiono dalam bukunya Rule of Law (Supremasi Hukum) (hal. 3) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam hal ini, kami asumsikan pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan/atau terdakwa. Sebagai tersangka dan/atau terdakwa, ia berhak memperoleh hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 - Pasal 68 KUHAP. Selengkapnya mengenai hak tersangka dan terdakwa dapat Anda simak dalam Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.

Namun jika penyebar konten tersebut adalah korban atau saksi, maka ia berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ia juga berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.[3] Korban/saksi tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca juga: Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah

Jadi, baik tersangka/terdakwa maupun korban/saksi yang menyebarkan konten berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  6. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Referensi:

  1. Eddy O.S. Hiariej. Prinsip–prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016;
  2. Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas–Batas Toleransi). (Depok: Fakultas Hukum Unversitas Indonesia), 1993;
  3. Ratna Nurul Afiah. Barang Bukti dalam Proses Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika), 1989;
  4. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 2004.

[1] Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)

[2] Pasal 25 ayat (1) Perkap 6/2019

[3] Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tags: