Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Bermula dari Keppres 61/1988 dan Kepmenkeu 1251/KMK.013/1988, pengaturan mengenai modal ventura terus mengalami perkembangan.
Kini, modal ventura secara komprehensif diatur dalam UUP2SK yang telah diubah dengan UU 4/2026, serta POJK 25/2023.
Industri venture capital atau modal ventura di Indonesia memegang peran krusial sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan rintisan (“start-up”), maupun pelaku usaha produktif dan usaha mikro kecil menengah (“UMKM”).
Selanjutnya, kami akan menjabarkan tentang pengertian, karakteristik, eksistensi terkini, serta batasan hukum investasi modal ventura di Indonesia.
Usaha modal ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.[1] Adapun, perusahaan modal ventura (“PMV”) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura.[2]
Beberapa karakteristik modal ventura adalah sebagai berikut.[3]
- Terdapat keterlibatan manajemen, investor tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga ikut serta dalam pengelolaan perusahaan pasangan usaha.
- Modal ventura merupakan investasi sementara, bersifat tidak permanen, dan nantinya akan dilakukan divestasi.
- Motif bisnis modal ventura bertujuan untuk mencari keuntungan tinggi diiringi risiko yang tinggi pula.
- Investasi jangka menengah atau panjang. Modal ventura bukanlah investasi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dan dengan tingkat keberhasilan yang membutuhkan waktu.
- Terdapat partisipasi ekuitas, yang berbentuk penyertaan saham atau pinjaman konversi (loan yang dapat dialihkan ke ekuitas/convertible). Sehingga, return yang diharapkan bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan dividen atau capital gain.
- Merupakan investasi tanpa jaminan collateral atau agunan, dengan tingkat kegagalan yang tinggi, sehingga lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
- Sasaran usaha modal ventura ditujukan pada perusahaan kecil atau baru yang memiliki potensi besar untuk berkembang, yang pada umumnya adalah start-up, atau pada perusahaan yang kesulitan untuk mengakses kredit bank.
Meskipun pertumbuhannya cenderung volatile atau fluktuatif akibat dinamika ekonomi global dan domestik yang terjadi dalam lima tahun terakhir, secara umum, industri modal ventura di Indonesia terus berkembang dalam melayani perusahaan start-up dan UMKM.[4]
Penguatan industri ini semakin solid setelah disahkannya UU P2SK, yang memberikan payung hukum di tingkat undang-undang serta membawa perubahan struktural untuk mendorong industri modal ventura agar lebih baik di masa mendatang.
Saat ini, industri modal ventura di Indonesia didominasi oleh perusahaan konvensional namun tetap mengakomodasi kebutuhan pasar syariah yang terus tumbuh secara konsisten. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam Laporan OJK pada 6 Oktober 2026, per Juli 2026, terdapat 193 perusahaan pembiayaan dan PMV yang telah mengantongi izin resmi operasional.[5]
Lebih lanjut, pembiayaan modal ventura pada Juli 2026 terkontraksi 0,46 persen yoy (Juni 2026: terkontraksi 0,48 persen yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun.[6]
Kemudian, per November tahun 2023, kepemilikan aset yang telah menembus angka Rp26,56 triliun, yang terdiri atas aset PMV konvensional sebesar Rp25,59 triliun dan aset perusahaan modal ventura syariah (“PMVS”) sebesar Rp0,96 triliun.[7] Terkait akumulasi penyaluran dana dan penerima manfaat, akumulasi outstanding penyaluran mencapai Rp17,39 triliun yang diberikan kepada sekitar 2,28 juta perusahaan pasangan usaha (PPU), di mana mayoritas pasangan usaha ini bertempat di Pulau Jawa dan bergerak di sektor perdagangan.[8]
Perusahaan modal ventura pada dasarnya wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 25/2023, PMV, PMVS, maupun unit usaha syariah (“UUS”) diwajibkan untuk memilih salah satu fokus bisnis, yaitu venture capital corporation (“VCC”) yang bergerak di bidang penyertaan modal, termasuk melalui pembelian sukuk konversi, atau venture debt corporation (“VDC”) yang fokus pada pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
PMV dan PMVS/UUS yang fokus pada kegiatan penyertaan modal dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau sukuk konversi, serta pengelolaan dana ventura, perusahaannya berbentuk VCC.[9]
Sedangkan PMV dan PMVS/UUS yang fokus pada pembiayaan melalui pembelian surat utang atau sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, perusahaannya berbentuk VDC.[10]
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) POJK 25/2023, perusahaan yang termasuk dalam klaster VCC dibatasi secara hukum untuk menempatkan minimal 51% dari total kegiatan usahanya dalam bentuk penyertaan modal langsung atau pembelian obligasi/sukuk konversi.
Pasal 17 POJK 25/2023 juga membatasi jangka waktu penyertaan modal langsung pada VCC maksimal selama 10 tahun.[11] Selain itu, juga membatasi porsi penempatan dana maksimal 10% dari ekuitas untuk pihak terkait, maksimal 20% dari ekuitas untuk pihak tidak terkait,[12] serta maksimal 10% dari total penyertaan modal untuk pasangan usaha yang telah tercatat di bursa efek.[13]
PMV wajib memelihara kecukupan ekuitas serta memenuhi parameter kesehatan keuangan agar diperbolehkan melakukan ekspansi investasi. Batasan ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp50 miliar untuk VCC,[14] Rp25 miliar untuk VDC,[15] dan Rp10 miliar untuk UUS.[16]
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b POJK 49/2024, OJK akan membatasi investasi PMV secara ketat jika masuk ke dalam status ‘pengawasan intensif’ (dengan rasio ekuitas terhadap modal disetor di bawah 30%, atau rasio pembiayaan bermasalah neto 5%-25%).
Jika kondisi memburuk hingga masuk pada status ‘pengawasan khusus’ (dengan ekuitas di bawah 0% atau pembiayaan bermasalah di atas 25%),[17] PMV dibatasi total dan dilarang keras melakukan pertumbuhan aset serta penyertaan modal baru.[18]
Batasan hukum diberlakukan ketat pada aspek legalitas operasional untuk membersihkan pasar dari praktik investasi ilegal. Sesuai UU 4/2026, OJK memegang hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PMV terdaftar dan diawasi OJK.[19]
Selain itu, setiap entitas dilarang keras menjalankan usaha jasa pembiayaan modal ventura tanpa izin resmi OJK.[20] Usaha modal ventura yang dijalankan secara ilegal akan ditindak oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bentukan presiden.[21] Selain itu, pelaksanaan usaha modal ventura tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak kategori VIII[22] yaitu Rp50 miliar.[23]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Referensi:
- Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005;
- Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028. Jakarta: OJK, 2024;
- Direktori Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Juli 2026, yang diakses pada 7 Oktober 2026, yang diakses pada 7 Oktober 2026, pukul 10.27 WIB;
- Siaran Pers: Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, yang diakses pada 7 Oktober 2026, pukul 10.27 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (“POJK 25/2023”).
[2] Pasal 1 angka 3 POJK 25/2023.
[3] Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 125.
[4] Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028. Jakarta: OJK, 2024, hal. 4 – 6.
[5]Direktori Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura, yang diakses pada 7 Oktober 2026.
[6]Siaran Pers: Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, yang diakses pada 7 Oktober 2026.
[7] Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028. Jakarta: OJK, 2024, hal. 20-21.
[8] Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028. Jakarta: OJK, 2024, hal. 20-21.
[9] Pasal 9 ayat (1) huruf a POJK 25/2023.
[10] Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK 25/2023.
[11] Pasal 17 ayat (3) POJK 25/2023.
[12] Pasal 17 ayat (2) POJK 25/2023.
[13] Pasal 17 ayat (7) POJK 25/2023.
[14] Pasal 115 POJK 25/2023.
[15] Pasal 116 POJK 25/2023.
[16] Pasal 117 POJK 25/2023.
[17] Pasal 28 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (“POJK 49/2024”).
[18] Pasal 21 ayat (2) huruf f POJK 49/2024.
[19] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2026”) yang memuat baru Pasal 8B Undang-Undang Nomor 21 Yahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
[20] Pasal 1 angka 29 UU 4/2026 yang mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf d UU OJK.
[21] Pasal 247 ayat (4) dan (5) UU 4/2026 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
[22] Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana hal. 124.
[23] Pasal 79 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.