Menggugat Pengadilan Negeri

PERTANYAAN

Selamat siang redaksi hukumonline.com. Saya ada pertanyaan. Ada kasus, kebetulan menimpa tetangga saya. Dia telah membeli lelang suatu tanah melalui pengadilan negeri, yang merupakan jaminan hutang (macet) di suatu bank pemerintah. Karena pemilik tanah tersebut tidak berkenan maka tetangga saya ini digugat karenanya. Yang menjadi masalah adalah selain karena merasa keberatan karena telah dibeli lelang, juga meminta agar lelangnya batal karena pengadilan salah dalam menuliskan nama dan nomor sertifikat dalam pengumuman lelang (tidak sama dengan sertifikat yang sebenarnya) begitu pula dalam berita acara sita oleh PN tidak sama dengan nomor dan nama sertifikat tersebut. Namun, yang mengherankan dalam gugatan tersebut, pengadilan tidak ikut digugat juga di dalamnya, yang digugat cuma tetangga saya dan bank pemerintah tersebut. Padahal, yang melelang adalah pengadilan dan yang membuat kesalahan adalah pengadilan. Apakah pengadilan negeri memang tidak dapat digugat? Terima kasih atas penjelasannya. Salam.

ULASAN LENGKAP

Kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang (lihat pasal 24 ayat [1] UUD 1945 dan pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

 

Oleh karena itu, kesalahan hakim dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan tidak dapat digugat secara perdata. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim (“SEMA 9/1976”). Dalam SEMA 9/1976 dinyatakan antara lain bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan.

 

Mahkamah Agung (“MA”) melalui SEMA 9/1976 juga meminta kepada Pengadilan-Pengadilan Tinggi dan pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat menolak permohonan (gugatan) tersebut.

 

Demikian pula, jika hakim atau pejabat pengadilan lainnya dilaporkan ke polisi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, maka hakim atau pejabat pengadilan diajurkan oleh MA untuk untuk tidak memenuhi panggilan kepolisian mengenai laporan tersebut. Anjuran tersebut tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka, Kecuali yang Sudah Ditentukan oleh Undang-Undang.

 

Jika ada putusan hakim atau pengadilan yang dianggap salah atau tidak tepat, maka pencari keadilan dapat menggunakan upaya-upaya hukum yang ada seperti banding atau kasasi.

 

Kemudian, jika suatu putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan peninjauan kembali (“PK”) ke MA. Salah satu alasan untuk dapat mengajukan PK menurut pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Demikian jawaban kami, semoga dapat dipahami.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.      Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009

3.      Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman