Teknologi

Mengunggah Video Orang Marah-marah, Bisa Kena UU ITE?

Bacaan 3 Menit
Mengunggah Video Orang Marah-marah, Bisa Kena UU ITE?

Pertanyaan

Apakah membuat dan mengunggah video orang yang sedang marah-marah dan memaki ke media sosial dengan tujuan agar video tersebut menjadi viral, sehingga orang yang sedang marah-marah dan memaki seseorang itu mendapat komentar miring dan menjadi olok-olokan publik di media sosial dan membuat orang tersebut nama dan citranya jadi buruk di media sosial dan masyarakat, bisa dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) mengatur jerat hukum terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Adapun fokus Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut adalah pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

Namun, kini Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman implementasi UU ITE yang di antaranya mengatur hal-hal yang bukan merupakan delik pidana berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Apa saja hal-hal tersebut? Apakah perbuatan mengunggah video orang marah-marah termasuk di dalamnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Pertama-tama, akan kami kutip terlebih dahulu bunyi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) yang Anda maksud:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang dirujuk dalam pasal di atas menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Lebih lanjut, Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Kepber 229, 154, KB/2/VI/2021”) yang memuat pedoman implementasi UU ITE menjelaskan terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut (hal. 9-14):

  1. Fokus pasal ini adalah pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  2. Bukan sebuah delik pidana berkaitan dengan pasal ini jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, dan juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  3. Pasal ini merupakan delik aduan absolut. Korban sebagai pelapor harus orang perorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
  4. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  5. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisannya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE. Namun, lain halnya jika dilakukan oleh institusi pers, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pertanyaan, Anda tidak menjelaskan secara lengkap dan rinci terkait isi video orang yang sedang marah-marah tersebut. Namun, dalam hal ini kami beranggapan bahwa isi video tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, maka berdasarkan pedoman implementasi UU ITE dalam Kepber 229, 154, KB/2/VI/2021, hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana yang bisa dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tentang pencemaran nama baik karena kontennya berisi sebuah kenyataan.

Namun, jika ternyata video tersebut berisi tuduhan yang tidak benar, maka pendistribusiannya dengan cara mengunggah di internet/sosial media agar diketahui publik, menurut hemat kami dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016.

Demikian jawaban dari kami, terima kasih.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.