KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT, Bagaimana Hukumnya?

Share
Bisnis

Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT, Bagaimana Hukumnya?

Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT, Bagaimana Hukumnya?
Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Jambi

Bacaan 10 Menit

Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT, Bagaimana Hukumnya?

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan:

  1. Dalam suatu PT baik yang telah berbadan hukum sempurna ataupun belum sempurna, terkadang terdapat aset yang tercatat dalam pembukuan PT masih atas nama pribadi (direksi/komisaris/pemilik). Apakah aset pribadi tersebut dapat dijaminkan atas nama PT? 
  2. Dalam hal dijaminkan, apakah yang harus dilakukan agar pihak kreditur tidak lemah dari segi hukum? 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Pada intinya, suatu Perseroan Terbatas (“PT”) dapat menjaminkan aset apabila hak kepemilikan didasarkan pada dokumen yang menunjuk nama PT sebagai pemilik, dan tentunya tercatat dalam pembukuan PT

    Namun, dalam hal utang ada pada kreditur, dan harta PT tidak mencukupi untuk dijaminkan, maka PT pada praktiknya akan menjaminkan harta pribadi milik pemegang saham atau pihak ketiga namun dengan risiko yang perlu dipertimbangkan. Apa dasar hukumnya?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

     

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada 13 Maret 2012.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    KLINIK TERKAIT

    Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?

    Pemberian <i>Corporate Guarantee</i> oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?

    Ketentuan Modal PT

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya Perseroan Terbatas (“PT”) memiliki aset yang disebut dengan harta kekayaan PT. Harta kekayaan PT tersebut tergabung dalam modal saham. Adapun modal saham dapat berupa uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.[1]

    Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU PT, yakni modal dalam bentuk lainnya yang dinilai sebagai saham dapat diperhitungkan berdasarkan harga/nilai yang wajar oleh pihak yang tidak terafiliasi PT. Kemudian, perlu diketahui bahwa aset yang tercatat dalam pembukuan PT adalah aset yang diperhitungkan sebagai modal.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Selanjutnya, modal PT terdiri dari:[2]

    1. Modal dasar (maatschappelijk kapitaal/authorized capital/nominal capital/statutair kapitaal) yaitu jumlah maksimum modal yang disebutkan dalam perusahaan.
    2. Modal yang ditempatkan (geplaats kapitaal), yaitu bagian dari struktur modal PT, atau modal yang diambil atau ditempatkan setiap pemegang saham.
    3. Modal yang disetor (gestrort kapitaal), yaitu bentuk pelunasan yang dibuat oleh pemegang saham sebagai modal yang dimasukkan, yang telah diambilnya sebagai bentuk modal ditempatkan, atau dengan arti lain modal yang secara nyata disetor oleh pemegang saham kepada PT.

    Kemudian, modal PT merupakan sebagian dari harta kekayaan PT. Sementara harta kekayaan PT dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan PT. Dalam hal ada perubahan, maka perubahan modal PT harus dibuatkan dalam akta perubahan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

    Baca juga: Dapatkah Keahlian Menjadi Modal PT?

    Lalu terkait dengan pertanyaan Anda, bagaimana jika aset PT tersebut masih atas nama pribadi?

    Jika Aset PT Atas Nama Pribadi

    Jika aset pribadi diperhitungkan sejak awal pendirian PT, kami asumsikan aset tersebut diperhitungkan sebagai saham. Maka, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas pada besarnya saham yang dimasukkan ke dalam PT. Namun, pertanggungjawaban tersebut dapat “diterobos” atau dikecualikan melalui doktrin Piercing the Corporate Veil yang mana UU PT mengadopsi prinsip tersebut.[3]

    Selengkapnya mengenai piercing the corporate veil dapat Anda baca juga dalam artikel Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan dan Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil.

    Baca juga: Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Menangani Kerugian Perseroan

    Terkait dengan aset perusahaan yang masih berdokumen atas nama pribadi, tidak serta merta dapat dicatatkan dalam pembukuan PT. Hal itu juga sangat berkaitan dengan jenis barangnya, baik bergerak atau tidak bergerak. Misalnya apakah aset itu berupa tanah atau berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik lainnya. Untuk suatu aset dapat dijadikan jaminan utang oleh PT, maka status kepemilikannya harus dibereskan terlebih dahulu dan aset atas nama pribadi harus dilakukan perubahan status kepemilikan menjadi atas nama PT. Karena pada praktiknya, kreditur tidak ingin mengambil risiko terhadap risiko pelunasan utang, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga seperti ahli waris pada hak kepemilikannya.

    Akan tetapi, menjadi persoalan bila aset tersebut berupa tanah dan/atau bangunan, karena kepemilikan tanah dan/atau bangunan atas nama PT haruslah tunduk pada aturan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA sebagai berikut

    1. Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
    2. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

    Adapun badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 1 PP 38/1963, yaitu:

    1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
    2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
    3. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
    4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

    Selain badan hukum tersebut, tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memiliki hak lainnya seperti Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Guna Usaha (“HGU”) atau Hak Pakai.

    Sehingga kesimpulannya, suatu PT dapat menjaminkan aset apabila hak kepemilikan didasarkan pada dokumen yang menunjuk nama PT sebagai pemilik, dan tentunya tercatat dalam pembukuan PT berdasarkan akta PT baik pendirian ataupun akta perubahan PT terkait perubahan modal PT.

    Kemudian menjawab pertanyaan kedua Anda, dalam hal aset PT dijaminkan, apakah yang harus dilakukan kreditur agar tidak lemah secara hukum?

    Penjaminan Aset PT

    Menurut hemat kami, kreditur harus mengikuti ketentuan dalam proses penjaminan, baik itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Untuk itu, kreditur harus memastikan bahwa terdapat dokumen yang sah atas kepemilikan aset PT. Karena, untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka kepastian kepemilikan hak harus sah.

    Sebagai contoh, bila aset berupa tanah, maka sebaiknya sudah tercantum dalam laporan harta kekayaan PT yang dapat diperoleh dari hibah ataupun jual beli.[4]

    Kemudian terkait pemisahan harta dan utang, adanya pemisahan harta dan utang antara pemegang saham dan PT tidak pula serta merta menghilangkan tanggung jawab pemegang saham atas PT, seperti yang diatur dalam Pasal 97 UU PT. Lalu penting untuk dicatat, bila pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, maka kreditur dapat menggunakan argumentasi Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”).[5]  

    Dalam hal utang ada pada kreditur, dan harta PT tidak mencukupi untuk dijaminkan, maka PT pada praktiknya akan menjaminkan harta pribadi milik pemegang saham atau pihak ketiga namun dengan risiko yang perlu dipertimbangkan.  

    Baca juga: Bisakah Memasukkan Mobil Pribadi Jadi Aset PT?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
    2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

    Referensi:

    1. Gideon Paskha Wardhana. Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019;
    2. Ida Bagus Putra Pratama dan Made Dedy Priyanto. Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Acta Comitas Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020;
    3. Idrus Maulana Chatib (et.al). Sertipikat Hak Milik yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang. Repertorium, Vol. 8, No. 2, 2019;
    4. Rizky Maulana Nugraha (et.al). Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023.

    [1] Lihat Pasal 34 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

    [2] Ida Bagus Putra Pratama dan Made Dedy Priyanto. Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Acta Comitas Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 344

    [3] Gideon Paskha Wardhana. Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Arena Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 4

    [4] Idrus Maulana Chatib (et.al). Sertipikat Hak Milik yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas dan Menjadi Jaminan Hutang. Repertorium, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 5

    [5] Rizky Maulana Nugraha (et.al). Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan. Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023, hal. 191-199

    Tags

    aset
    perseroan terbatas

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Tips Agar Terhindar dari Jebakan Saham Gorengan

    15 Agu 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!