Pidana

Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?

Bacaan 7 Menit
Merangkul Lawan Jenis, Termasuk Pelecehan Seksual?

Pertanyaan

Saya adalah salah pekerja retail dengan posisi supervisor. Beberapa hari yang lalu saya dipanggil ke kantor dan bertemu dengan bagian HRGA, dan saya memdapatkan tuduhan bahwa saya telah melakukan perbuatan sexual harassment terhadap tim saya, lalu saya diminta untuk mengundurkan diri. Pertanyaannya: 1. Apakah merangkul (bukan memeluk) anggota tim saya dengan tujuan agar lebih friendly dengan tidak ada unsur sexual termasuk sexual harassment? 2. Jika termasuk, bagaimana jika staf saya yang dirangkul tidak merasa keberatan (memaafkan) dan saya tetap diproses? 3. Pada saat itu juga saya diminta untuk mengundurkan diri (dengan paksaan dan ancaman akan diproses hukum jika saya tidak membuat surat resign). Pada surat resign juga saya tidak masukkan kata-kata "dibuat tanpa adanya paksaan". Saya juga meminta untuk one month notice (30 hari) tapi tidak diizinkan dengan status kekaryawanan saya PKWTT. Bagaimana saya mendapatkan keadilan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment, yakni semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan.
 
Dalam konteks hukum positif di Indonesia, istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), akan tetapi yang dikenal adalah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP.
 
Apakah perbuatan merangkul lawan jenis dapat dijerat dengan pasal tersebut?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Pertama-tama, kami asumsikan bahwa anggota tim/staf yang Anda rangkul berjenis kelamin yang berbeda dengan Anda.  
 
Selanjutnya, berkenaan dengan pelecehan seksual, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ratna Batara Munti dalam artikel Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang diartikan sebagai unwelcome attention (Martin Eskenazi dan David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments" (hal. 5).
 
Definisi lain dikemukakan oleh Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University sebagaimana dikutip Romany Sihite dalam bukunya Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan (hal. 69). Ia merumuskan pengertian sexual harassment sebagai semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan.
 
Berdasarkan definisi-definisi di atas, dengan demikian unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perbuatan yang bersifat seksual.
 
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Bila Pria Menjadi Korban Pelecehan Seksual, dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tetapi yang dikenal adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (hal. 212).
 
Sedangkan P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang dalam buku Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (hal. 135) mengutip Arrest Hoge Raad tanggal 5 November 1946, NJ 1947 Nomor 17 yang menyatakan bahwa tindak pidana ini dipandang selesai dilakukan segera setelah pelaku berhasil mengatasi perlawanan yang diberikan oleh korban.
 
Dengan demikian, adanya perlawanan, penolakan, atau ketidakinginan dari korban adalah unsur yang penting, baik dalam pelecehan seksual yang telah kami sampaikan definisinya di atas, atau perbuatan cabul dalam konteks KUHP. Tanpa adanya perlawanan, penolakan, atau ketidakinginan dari korban, tentu pelaku tidak dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP.
 
Maka, dalam kasus yang Anda sampaikan, perlu dilihat apakah terdapat perlawanan, penolakan, atau ketidakinginan dari anggota tim yang Anda rangkul ketika Anda melakukan hal tersebut. Apabila memang tidak ada, maka tentu perbuatan Anda tidak termasuk dalam pelecehan seksual ataupun tindak pidana perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Selain itu, dari contoh-contoh perbuatan cabul yang disebutkan oleh R. Soesilo, perbuatan merangkul juga tidak bisa langsung dikategorikan sebagai perbuatan cabul karena tidak dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.
 
Lebih lanjut, untuk memproses tindak pidana perbuatan cabul tetap harus berpedoman pada alat-alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari:
  1. Keterangan saksi, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
  2. Keterangan ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk;
  5. Keterangan terdakwa.
 
Penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian dalam pelecehan seksual atau perbuatan cabul dapat Anda simak dalam artikel Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual.
 
Paksaan dalam Pengunduran Diri
Aturan mengenai pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagai salah satu alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) diatur dalam Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang selengkapnya berbunyi:
 
  1. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
  1. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
  1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pengunduran diri harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan adanya paksaan atau ancaman dari pihak lain.
 
Mengenai pernyataan Anda atas adanya paksaan dan ancaman akan diproses hukum pada saat membuat surat pengunduran diri (resign), jika Anda keberatan, maka Anda harus dapat membuktikan adanya paksaan dan ancaman tersebut.
 
Upaya Hukum
Menjawab pertanyaan Anda, langkah hukum yang dapat Anda tempuh untuk memperjuangkan hak Anda adalah dengan menempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”), mengingat kasus yang Anda alami dapat dikategorikan sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[1]
 
Selengkapnya mengenai penyelesaian perselisihan tersebut dapat Anda simak dalam artikel Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign.
 
Selain itu, terhadap tuduhan bahwa Anda telah melakukan pelecehan seksual, tindakan tersebut dapat Anda laporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, apabila memang unsur-unsurnya terpenuhi. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur kedua pasal tersebut dapat Anda simak dalam artikel Upaya Hukum Jika Difitnah dan Diusir dari Kontrakan.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Jakarta: Sinar Grafika) 2011.
  2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia) 1996.
  3. Romany Sihite. Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2007.
 
Putusan:
 

[1] Pasal 1 angka 4 UU 2/2004