Kenegaraan

Pakai Visa Wisata untuk Bekerja, Termasuk Penyelundupan Manusia?

Bacaan 5 Menit
Pakai Visa Wisata untuk Bekerja, Termasuk Penyelundupan Manusia?

Pertanyaan

Apakah dapat dikatakan penyelundupan manusia jika menggunakan visa wisata untuk bekerja?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Jenis visa yang diberikan bagi orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia tergantung pada tujuan kedatangan yang bersangkutan. Sehingga, tidak dibenarkan jika orang asing tersebut menyatakan bahwa tujuannya melakukan perjalanan ke Indonesia adalah untuk wisata, padahal tujuannya adalah untuk bekerja. Sebab, bisa jadi jenis visa dan jangka waktu berlaku visa yang diberikan berbeda.

Lalu, jika seseorang menggunakan visa yang harusnya untuk keperluan wisata untuk bekerja di Indonesia, apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan manusia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa visa yang Anda tanyakan adalah Visa Republik Indonesia.

Pemberian Visa bagi Orang Asing

Disarikan dari Jenis-Jenis Visa dan Kegunaannya, visa terdiri atas visa diplomatik, visa dinas, visa tinggal terbatas, serta visa kunjungan, yang mana pemberiannya tergantung pada tujuan orang asing tersebut melakukan perjalanan ke Indonesia.

Bagi orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk wisata, diberikan visa kunjungan yang dapat berupa:[1]

  1. visa kunjungan 1 kali perjalanan, yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk tinggal di Indonesia maksimal 60 hari; atau
  2. visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival), yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk tinggal di Indonesia maksimal 30 hari.

Sedangkan orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk bekerja, yang bukan bersifat diplomatik, dapat diberikan:

  1. Visa dinas, bagi orang asing yang melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;[2]
  2. Visa tinggal terbatas, bagi orang asing yang bekerja untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas,[3] yang dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 90 hari, atau 30 hari;[4] atau
  3. Visa kunjungan, dengan ketentuan:
    1. Visa kunjungan 1 kali perjalanan, bagi orang asing yang:[5]
      1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri, serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
      2. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
      3. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
      4. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
      5. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja.
  1. Visa kunjungan 1 kali perjalanan, visa kunjungan beberapa kali perjalanan, atau visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) bagi orang asing yang:
    1. Melakukan tugas pemerintahan;[6]
    2. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;[7]
    3. Melakukan pembicaraan bisnis;[8]
    4. Melakukan pembelian barang;[9]
    5. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;[10]
    6. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.[11]

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis visa yang diberikan bagi orang asing tergantung pada tujuan kedatangan yang bersangkutan. Sehingga, tidak dibenarkan jika orang asing tersebut menyatakan bahwa tujuannya melakukan perjalanan ke Indonesia adalah untuk wisata, padahal tujuannya adalah untuk bekerja. Sebab, bisa jadi jenis visa serta jangka waktu berlakunya visa yang diberikan berbeda.

Penyelundupan Manusia

Lalu, jika orang asing tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan 1 kali perjalanan atau visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival), yang merupakan jenis visa yang diperuntukkan bagi orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka wisata, padahal ia datang untuk bekerja, apakah itu berarti telah terjadi penyelundupan manusia?

Merujuk pada Pasal 106 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 32 UU Keimigrasian yang memuat definisi penyelundupan manusia, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penyelundupan manusia jika memenuhi unsur-unsur berikut ini:

  1. perbuatan itu bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain;
  2. membawa seseorang/kelompok orang atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang/kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
  3. yang dibawa tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk masuk atau keluar Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain;
  4. perbuatan itu dilakukan baik dengan menggunakan dokumen sah, palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Sehingga, untuk dapat menilai apakah sebuah perbuatan termasuk penyelundupan manusia atau tidak, perlu dipastikan apakah unsur-unsur di atas terpenuhi. Jika dalam penggunaan visa kunjungan dalam rangka wisata untuk bekerja sebagaimana yang Anda tanyakan terdapat unsur-unsur di atas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan penyelundupan manusia.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

[1] Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (“Permenkumham 24/2016”)

[2] Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) beserta penjelasannya

[3] Pasal 106 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 39 ayat (1) UU Keimigrasian

[4] Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahana atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (“Permenkumham 51/2016”)

[5] Pasal 6 ayat (2) huruf h, j, k, q, dan r Permenkumham 24/2016

[6] Pasal 6 ayat (2) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d jo. Pasal 8 ayat (2) huruf e Permenkumham 24/2016

[7] Pasal 6 ayat (2) huruf i jo. Pasal 8 ayat (2) huruf h Permenkumham 24/2016

[8] Pasal 6 ayat (2) huruf l jo. Pasal 7 ayat (2) huruf e jo. Pasal 8 ayat (2) huruf i Permenkumham 24/2016

[9] Pasal 6 ayat (2) huruf m jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f jo. Pasal 8 ayat (2) huruf j Permenkumham 24/2016

[10] Pasal 6 ayat (2) huruf n jo. Pasal 8 ayat (2) huruf k Permenkumham 24/2016

[11] Pasal 6 ayat (2) huruf p jo. Pasal 7 ayat (2) huruf i jo. Pasal 8 ayat (2) huruf m Permenkumham 24/2016