Pidana

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Bacaan 9 Menit
Pasal Penipuan <i>Online</i> untuk Menjerat Pelaku

Pertanyaan

Jika saya terjerat kasus penipuan online, apakah ada pasal penipuan online di Indonesia yang dapat diterapkan kepada pelaku? Kemudian, kepada siapa saya dapat melaporkan penipuan online?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Dan bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga artikel dengan judul Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H., yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 16 Januari 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H., pada Selasa, 9 Oktober 2018, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada Kamis, 22 Juli 2021.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pasal tentang Penipuan Online

Pada dasarnya, penipuan online merupakan tindakan kejahatan yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Hanya saja, yang menjadi pembedanya adalah media yang digunakan. Menurut Asril Sitompul, penipuan online dalam e-commerce merupakan penipuan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata.[1]

Perlu Anda ketahui, UU ITE dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan maupun pasal tentang penipuan online. Namun, Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Walaupun UU ITE tidak mengatur secara spesifik tentang pasal penipuan online, akan tetapi Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:[2]

  1. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;
  2. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
  3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
  4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur;
  5. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
  6. Definisi ”konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen.

Bentuk Penipuan Online

Dalam kasus penipuan online, kerugian tidak hanya dirasakan konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Berikut adalah beberapa bentuk penipuan online dalam bidang jual beli yang lazim terjadi:[3]

  1. Barang/produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
  2. Barang/produk adalah barang tiruan;
  3. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
  4. Penipuan harga diskon terhadap barang/produk yang ditawarkan, yakni barang/produk yang diterima bekas, tidak layak pakai, bahkan tidak dikirimkan.

Laporan Penipuan Online

Jika Anda tertipu transaksi online, dipaksa melakukan transfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah atau bentuk penipuan lain sebagaimana disebut di atas, Anda dapat melakukan pelaporan penipuan online melalui CekRekening.id by Kominfo, dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Masukkan data nomor rekening yang ingin dilaporkan (dapat berupa nomor bank atau e-wallet);
  2. Masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori penipuan (kategori dapat berupa narkotika, obat terlarang, pemerasan, prostitusi online, pinjaman online, dan lainnya);
  3. Masukkan biodata pelapor;
  4. Jelaskan kronologi kejadian;
  5. Unggah bukti kronologi.

Penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki juga dapat diindikasikan sebagai penipuan.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Aduan BRTI Kominfo, berikut adalah alur pelaporan penipuan online yang dapat Anda lakukan:

  1. Pelapor diminta untuk merekam percakapan dan/atau memfoto (capture) pesan, serta nomor telepon seluler pemanggil dan/atau pengirim pesan;
  2. Pelapor membuka laman kominfo.go.id dan klik menu ADUAN BRTI;
  3. Pelapor wajib mengisi daftar isian:
    1. Identitas pelapor;
    2. Memilik Pengaduan pada kolom Pengaduan atau Informasi;
    3. Menulis isi aduan;
    4. Pelapor klik tombol MULAI CHAT;
  4. Pelapor akan dilayani petugas help desk dan diminta melampirkan bukti yang diindikasikan sebagai penipuan;
  5. Petugas help desk akan melakukan verifikasi dan analisis percakapan yang Anda lampirkan;
  6. Petugas help desk membuat tiket laporan ke sistem SMART PPI dan mengirimkan e-mail ke penyelenggara jasa telekomunikasi terkait agar nomor yang diindikasikan sebagai nomor penipu diblokir;
  7. Penyelenggara jasa telekomunikasi menindaklanjuti laporan pemblokiran nomor seluler dalam waktu 1x24 jam;
  8. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan notifikasi kepada BRTI terkait pengaduan pelanggan yang diselesaikan;
  9. Dalam hal pemblokiran nomor seluler yang tidak terkait penipuan, maka pemblokiran dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan verifikasi yang dapat disampaikan kepada BRTI sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain melapor secara online, Anda juga dapat melaporkan penipuan online ke Polisi Resor terdekat, dengan membawa bukti schreenshoot percakapan Anda dengan penipu, URL, foto, rekaman suara maupun video, dan bukti transfer. Anda perlu mengumpulkan bukti-bukti tersebut dan menyimpan dalam sebuah flash disk atau CD.[4]

Baca juga:Dua Cara Melaporkan Penipuan Online: Bisa Lewat Polisi atau Website

Penipuan Pinjaman Online

Adapun, dalam hal penipuan pinjaman online pertama-tama Anda perlu memilih jenis pinjaman online yang legal. Pastikan pinjaman online yang akan Anda pilih sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)[5] serta berbentuk badan hukum baik perseroan terbatas atau koperasi.[6] Selain itu, ketika Anda menggunakan layanan pinjaman online, ketika melakukan transaksi pastikan Anda mendapatkan perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik.[7]

Baca juga: Tips Aman Agar Tak Terjebak Pinjol Abal-Abal

Apabila Anda terjebak penipuan yang dilakukan oleh layanan pinjaman online dengan cara pelaku melakukan pemerasan atau ancaman secara online, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016 mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[8]

Selain itu, pelaku penipuan pinjaman online ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.[9]

Sedangkan jika dikaitkan dengan KUHP, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 atau Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.[10]

Kesimpulannya, pasal penipuan online, pasal tentang penipuan jual beli online maupun pasal penipuan pinjaman online memang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun UU ITE beserta perubahannya. Akan tetapi, berdasarkan pertanyaan Anda, maka kami asumsikan bahwa telah terdapat berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Anda selaku konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, terhadap pelaku penipuan online dapat diterapkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016. Selain itu, Anda juga dapat melakukan pelaporan penipuan online secara langsung ke Polisi ataupun mengunjungi laman CekRekening.id by Kominfo danAduan BRTI Kominfo.

Baca juga: Pentingnya Kesadaran Masyarakat Hindari Jeratan Pinjol Ilegal

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami tentang pasal penipuan online, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  5. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154 KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atau Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Referensi:

  1. Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001;
  2. Jevin Solim (al), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1, 2019;
  3. Puteri Hikmawati, Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal, Bidang Hukum Info Singkat, Vo. 13, No. 17, 2021.
  4. Aduan BRTI Kominfo, diakses pada Jumat, 24 Juni 2022, pukul 18.34 WITA;
  5. Cara Melaporkan Penipuan Online ke Polisi dan Bank, diakses pada Jumat, 24 Juni 2022, pukul 15.29 WITA;
  6. CekRekening.id by Kominfo, diakses pada Jumat, 24 Juni 2022, pukul 19.23 WITA;
  7. layanan.kominfo.go.id diakses pada Jumat, 24 Juni 2022, pukul 22.22 WITA.

[1] Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 8.

[2]Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154 KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atau Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal. 16-17.

[3] Jevin Solim (et.al), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 103.

[4]Cara Melaporkan Penipuan Online ke Polisi dan Bank, diakses pada Jumat, 24 Juni 2022, pukul 15.29 WITA.

[5] Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”)

[6] Pasal 2 ayat (2) POJK 77/2016

[7] Pasal 19 ayat (1) POJK 77/2016

[8] Puteri Hikmawati, Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal, Bidang Hukum Info Singkat, Vo. 13, No. 17, 2021, hal. 4.

[9] Puteri Hikmawati, Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal, Bidang Hukum Info Singkat, Vo. 13, No. 17, 2021, hal. 4.

[10] Puteri Hikmawati, Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal, Bidang Hukum Info Singkat, Vo. 13, No. 17, 2021, hal. 4.

Tags: