Pidana

Pasal untuk Menjerat Penipu dalam Jual Beli Online

Bacaan 7 Menit
Pasal untuk Menjerat Penipu dalam Jual Beli <i>Online</i>

Pertanyaan

Penipuan bermodus operandi jual beli online penyelesaian kasusnya bagaimana? Apakah hanya dikenakan sanksi pidana dari KUHP atau dari UU ITE? Tolong bantuannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan bermodus jual beli online jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal, di antaranya yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Untuk menentukan pasal apa yang dapat dikenakan, dibutuhkan kejelian penegak hukum. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis, dalam arti menggunakan kedua pasal tersebut, jika memang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Selain itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat pedoman implementasi yang harus diperhatikan penegak hukum. Bagaimana bunyinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 16 Januari 2012, dan kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 9 Oktober 2018.

 

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Sementara itu, dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Disarikan dari Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah, yang dimaksud dengan membujuk, barang, nama palsu, keadaan palsu, dan akal cerdik ialah:

  1. Membujuk: melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
  2. Barang: segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang;
  3. Nama palsu: nama yang bukan nama sendiri;
  4. Keadaan palsu: misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
  5. Akal cerdik atau tipu muslihat: suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Jika melanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.[1]

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:[2]

  1. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
  2. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, peyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.
  3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
  4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur.
  5. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya
  6. Definisi ”konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca juga: Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hanya sebatas mengenai berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan rumusan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya Pasal 390 KUHP mengatur ketentuan yang hampir sama meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong” dan mengatur lebih spesifik mengenai kerugian yang ditimbulkan, sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269) menerangkan, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP jika kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Meskipun demikian, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan pasal yang harus dikenakan. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

 

Contoh Kasus

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PID.SUS/2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui website www.compact500.com. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PID.SUS/2018.