Start-Up & UMKM

Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!

Bacaan 5 Menit
Pelaku UMK Gratis Urus Sertifikasi Halal, Ini Ketentuannya!

Pertanyaan

Dalam Pasal 4A ayat (1) UU JPH diatur bahwa "Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil." Selanjutnya, dalam Pasal 12 PP 5/2021 diatur bahwa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku UMK yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berlaku juga sebagai pernyataan jaminan halal. Apakah ini berarti pelaku UMK dikecualikan dari kewajiban mengurus sertifikat halal dan pemenuhan kewajiban sertifikat halal cukup dibuktikan dengan adanya pernyataan jaminan halal saja?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Secara hukum, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) tetap wajib mengurus sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”), yang mana kewajiban tersebut didasarkan pada pernyataan pelaku UMK.

Permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMK yang memenuhi kriteria tidak dikenai biaya. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi? Lalu, bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Kewajiban Sertifikasi Halal

Pada dasarnya, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memang wajib bersertifikat halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU JPH”).

Namun, kewajiban produk bersertifikat halal ini dikecualikan bagi pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sebagai gantinya, pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. [1]

Baca juga: Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Kewajiban Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk Makanan Haram

Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Namun demikian, pemerintah memberikan pengkhususan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (“UMK”) dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal produk yang diproduksinya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 4A UU JPH:

  1. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
  2. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Ketentuan mengenai pernyataan halal bagi pelaku UMK ini juga diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”) yang berbunyi:

  1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
  1. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
    1. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
    2. Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka diketahui bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku UMK berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”).

Selain itu, khusus bagi pelaku UMK yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, maka Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui OSS Berbasis Risiko tersebut berlaku juga sebagai pernyataan jaminan halal.

Lantas, apakah berarti pelaku UMK dikecualikan dari kewajibannya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH?

Pelaku UMK Tetap Wajib Urus Sertifikasi Halal

Pada dasarnya, ketentuan mengenai sertifikasi halal bagi pelaku UMK diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (“Permenag 20/2021”).

Serupa dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, Pasal 79 ayat (1) PP 39/2021 juga mengatur:

Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.

Pelaku UMK yang dimaksud di atas merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”) sebagaimana telah kami uraikan dalam artikel Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil, ditambah dengan kriteria:[2]

  1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dengan kriteria:[3]
    1. Bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif;
    2. Tidak menggunakan bahan berbahaya; dan/atau
    3. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal (PPH).
  2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, dengan kriteria:[4]
    1. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis;
    2. Proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau
    3. Lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem Jaminan Produk Halal.
  3. Harus memiliki NIB yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi.

Nantinya, pernyataan pelaku usaha tersebut disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia (“MUI”).[5] Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk.[6] Selanjutnya, setelah MUI mengeluarkan fatwa halal tertulis, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.[7]

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pelaku UMK tetap berkewajiban mengurus permohonan sertifikasi halal ke BPJPH sesuai dengan prosedur di atas. Sebagai informasi tambahan, permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku UMK tidak dikenai biaya.[8]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

[1] Pasal 26 UU JPH

[2] Pasal 79 ayat (2) PP 39/2021 jo. Pasal 2 ayat (4) Permenag 20/2021

[3] Pasal 4 ayat (1) Permenag 20/2021

[4] Pasal 4 ayat (2) Permenag 20/2021

[5] Pasal 79 ayat (5) PP 39/2021 jo. Pasal 2 ayat (7) Permenag 20/2021

[6] Pasal 79 ayat (6) PP 39/2021 jo. Pasal 2 ayat (8) Permenag 20/2021

[7] Pasal 79 ayat (7) PP 39/2021 jo. Pasal 2 ayat (9) Permenag 20/2021

[8] Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (2) UU JPH