Kenegaraan

Pelarangan Tempat Hiburan Beroperasi Selama Bulan Puasa

Bacaan 9 Menit
Pelarangan Tempat Hiburan Beroperasi Selama Bulan Puasa

Pertanyaan

Mohon penjelasan, pemerintah/presiden/menteri agama, tidak melarang tempat karaoke buka di bulan puasa, tetapi kapolres di kota saya melarang. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Sebagai rakyat Indonesia saya harus bagaimana?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Intisari:
 
 

Perlu dilihat kembali apakah ketentuan Kepala Kepolisian Resor (“Kapolres”) yang melarang tempat hiburan seperti tempat karaoke buka di bulan puasa itu tertuang dalam suatu peraturan atau tidak. Akan tetapi, pada dasarnya Kapolres hanya berwenang menerbitkan peraturan yang berlaku di wilayah hukum kerjanya saja. Namun, karena ada pembagian wewenang, bisa saja Kapolres membuat aturan itu karena memang memperoleh wewenang dari Kapolri selaku lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dan berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan (karena ada pembagian wewenang).

 

Sedangkan, pada umunya, peraturan yang mengikat secara umum untuk suatu daerah itu tertuang dalam peraturan daerah. Pada praktiknya, larangan penyelenggaraan usaha karaoke di bulan puasa ini tertuang dalam peraturan daerah setempat. Jika tidak ada aturan yang mendasarinya dan Kapolres tidak dibagi wewenang untuk membuat suatu peraturan, maka penerbitan peraturan itu telah melampaui wewenang Kapolres dan larangan beroperasinya tempat karaoke di bulan puasa oleh Kapolres itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat. 

 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 

Peraturan Kepala Kepolisian Resor (“Kapolres”)

Perlu dilihat kembali apakah ketentuan yang dibuat Kapolres soal larangan dibukanya tempat hiburan seperti tempat karaoke itu tertuang dalam suatu peraturan Kapolres atau tidak. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran kami, Kapolres hanya berwenang menerbitkan peraturan yang berlaku di wilayah hukum kerjanya saja. Sebagai contoh adalah Peraturan Kapolres Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 yang memuat larangan merokok di tempat umum atau di dalam ruangan di wilayah hukum Polres Sumedang.Demikian informasi yang kami akses dari laman Kepolisian Daerah Jawa Barat.

 

Sebagai contoh lain peraturan Kapolres adalah Peraturan Kapolres tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Lingkungan Polres Dharmasraya Sumatera Barat (“Peraturan Kapolres Dharmasraya”). Peraturan ini berlaku di lingkungan Polres Dharmasraya Sumatera Barat saja dalam mediasi penyelesaian perkara.

 

Selain Kapolres, untuk lingkungan kerja kepolisian pada umumnya yang berwenang menerbitkan peraturan adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam suatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap”).

 

Perlu diingat, peraturan perundang-undangan itu mencakup pula peraturan yang antara lain ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.[1] Kepolisian Negara RI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”). Jadi, Kepolisian sebagai suatu lembaga berwenang untuk menetapkan suatu peraturan.

 

Terkait peraturan Kapolres ini, Bilal Dewansyah., SH., MH dari Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran antara lain menjelaskan bahwa aturan seperti pelarangan tempat hiburan selama bulan puasa ini sebenarnya menyangkut soal ketertiban umum. Wewenang mengatur ketertiban umum di suatu daerah ini pada dasarnya ada pada pemerintah daerah yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah (perda). Dan Kapolres biasanya tidak bisa mengeluarkan peraturan yang mengikat secara umum seperti itu.

 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi berwenang membentuk Perda Provinsi bersama gubernur, sedangkan DPRD kabupaten/kota berwenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota. Di sini terlihat jelas bahwa peraturan daerah (perda) dibuat di suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

 

Sedangkan, Bilal lebih lanjut mengatakan bahwa dalam hal peraturan itu dikeluarkan oleh Kapolres, perlu dilihat kembali apakah itu masuk dalam urusan pusat (Kapolri/Mabes) atau daerah (Kapolres). Jika memang Kapolri telah membagi urusan/wewenang itu kepada Kapolres, maka secara tidak langsung peraturan Kapolres itu jadi mengikat masyarakat. Jika memang Kapolri tidak memberikan wewenang untuk Kapolres mengatur larangan dibukanya tempat karaoke di bulan puasa yang berlaku di daerah hukum kepolisian resor (wilayah kabupaten/kota), maka apa yang diatur Kapolres telah melampaui wewenangnya.

 

Bilal memberikan contoh, dalam peraturan Kapolri memerintahkan kepada Kapolres untuk mengatur izin keramaian yang tertuang dalam suatu peraturan internal di kepolisian. Karena wewenang ini telah dibagi, maka pelaksana di tingkat daerah adalah Kapolres. Meski sifatnya internal, namun wewenang itu telah dibagi, maka secara tidak langsung masyarakat menjadi terikat pada aturan tersebut.

 

Hal ini karena menurut Bilal, pada dasarnya Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 telah mengatur bahwa pembagian peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, perlu dilihat kembali adakah pembagian wewenang atau pembagian urusan dari Kapolri kepada Kapolres untuk membuat peraturan itu.

 

Oleh karena itu, harus dilihat kembali apa peraturan yang mendasari Kapolres berwenang melarang tempat karaoke untuk beroperasi di bulan puasa?

 

Larangan dalam Peraturan Daerah Setempat

Jika memang di suatu daerah memberlakukan aturan larangan tempat-tempat hiburan termasuk tempat karaoke untuk beroperasi di bulan puasa, hal itu dituangkan dalam peraturan daerah setempat, bukan peraturan Kapolres. Peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun kabupuaten/kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.[2] Peraturan ini mengikat secara umum bagi masyarakat di kabupaten/kota setempat.

 

Dalam praktiknya, aturan lebih lanjut secara umum soal tanggung jawab pengusaha tempat hiburan dan segala kegiatan di tempat usahanya diatur dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu, Anda perlu melihat kembali bagaimana peraturan daerah setempat, adakah yang melarang beroperasinya tempat karaoke di bulan puasa.

 

Sebagai salah satu contoh peraturan daerah yang memuat ketentuan jam beroperasinya tempat karaoke dan larangan beroperasi pada bulan puasa adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda (“Perda Samarinda 5/2013”).

 

Waktu penyelenggaraan usaha karaoke menurut perda ini untuk Karaoke VIP Room & Holl mulai Pukul 13.00 WITA s/d 02.30 WITA dan Karaoke Keluarga mulai pukul 10.00 WITA dan berakhir pukul 24.00 WITA.[3] Sedangkan, khusus untuk bulan puasa/Ramadhan dan hari besar keagamaan, pengusaha dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha tempat hiburannya.[4]

 

Cara Menyikapi Sebuah Peraturan

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa Kapolres tidak berwenang menerbitkan peraturan yang mengikat masyarakat umum terkait larangan penyelenggaraan tempat hiburan seperti karaoke di bulan puasa. Yang berwenang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota yang tertuang dalam peraturan daerah setempat sebagaimana yang kami contohkan. Karena tidak ada aturan yang mendasari Kapolres melarang penyelenggaraan tempat hiburan di bulan puasa, maka aturan itu tidak mengikat.

 

Namun demikian, kami menyarankan agar Anda memeriksa kembali peraturan daerah di wilayah Anda soal aturan yang melarang dibukanya tempat karaoke di bulan puasa. Hal ini karena unsur pemerintah yang Anda sebutkan tidak hanya menyangkut Presiden maupun Kementerian Agama saja, tetapi juga ada unsur pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

 
 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.    Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kota Samarinda;

5.    Peraturan Kepala Kepolisian Resor Sumedang Nomor 1 Tahun 2011;

6.    Peraturan Kapolres tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Lingkungan Polres Dharmasraya Sumatera Barat.

 
Referensi:

http://www.lodaya.web.id/?p=1042, diakses pada 23 Juni 2015 pukul 13.54 WIB.

 
Catatan:

Penjawab telah meminta pendapat Bilal Dewansyah, SH, MH via telepon pada 25 Juni 2015 pukul 10.20 WIB.

 

 


[2] Pasal 1 angka 8 UU 12/2011

[3] Pasal 12 ayat (3) huruf e dan f Perda Samarinda 5/2013

[4] Pasal 12 ayat (2) huruf c Perda Samarinda 5/2013