Perdata

Surat Kuasa Dicabut Sepihak, Bisakah?

Bacaan 3 Menit
Surat Kuasa Dicabut Sepihak, Bisakah?

Pertanyaan

Dapatkah pencabutan kuasa hukum kepada pengacara/advokat dilakukan secara sepihak oleh si pemberi kuasa/client? Bagaimana aturan hukumnya? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu. Ketentuan ini dapat Anda lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meski demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terdapat kondisi tertentu. Kondisi seperti apa yang dimaksud?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pencabutan Kuasa Hukum yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Mei 2003.

 

Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"):

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Disarikan dari Mau Buat Surat Kuasa Khusus? Begini Caranya!, pemberian kuasa dapat dilakukan secara:

  1. Khusus, yaitu mengenai hanya 1 kepentingan tertentu atau lebih; atau
  2. Umum, yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, dalam praktiknya, kuasa yang diberikan kepada advokat biasanya terbatas hanya pada 1 kepentingan tertentu atau lebih, misalnya untuk mewakili pemberi kuasa berperkara di pengadilan, sehingga dalam praktiknya, yang diberikan adalah kuasa khusus.

 

Bisakah Pemberi Kuasa Mencabut Surat Kuasa Sepihak?

Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, bolehkah pemberi kuasa mencabut surat kuasa secara sepihak?

Pada dasarnya, Pasal 1813 KUH Perdata mengatur kondisi yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir, yaitu:

  1. dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
  2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
  3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
  4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Kemudian menjawab pertanyaan Anda, dalam Pasal 1814 KUH Perdata juga menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan secara hukum, pemberi kuasa berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu.

Dengan demikian, ketentuan ini berlaku pula bagi pencabutan kuasa oleh klien kepada advokat, sebab sifat dasar profesi advokat adalah untuk membela siapa pun yang memerlukan bantuan hukum dalam rangka menuntut atau mencari keadilan bagi pihak tersebut dengan ketentuan bila pengacara/advokat tersebut diminta oleh yang bersangkutan.

 

Pengecualian Ketentuan Pencabutan Surat Kuasa

Namun demikian, ketentuan di atas tidak berlaku jika para pihak di dalam surat kuasa atau dalam perjanjian penyediaan jasa konsultasi hukum memperjanjikan hal berikut:

  1. Pengesampingan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata

Jika hal ini diatur, maka pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang urusan yang dikuasakan belum selesai, kecuali dapat dibuktikan bahwa si penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/ kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa.

  1. Pemberi kuasa hanya dapat mencabut/menarik kuasa jika penerima kuasa melanggar syarat dan ketentuan terkait urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama

Jika hal ini diperjanjikan, maka  pemberi kuasa baru dapat mencabut kuasa jika penerima kuasa melanggar persyaratan dan ketentuan tertentu yang diperjanjikan bersama.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tags: