Bisnis

Pencairan Dana Pembiayaan Syariah yang Tidak Sesuai Akad

Bacaan 7 Menit
Pencairan Dana Pembiayaan Syariah yang Tidak Sesuai Akad

Pertanyaan

  1. Apakah bank syariah melanggar hukum, apabila tidak mencairkan dana sesuai dengan nominal yang tertera pada akad yang menyebabkan usaha debitur macet?
  2. Langkah hukum apa yang harus kami tempuh sebagai pihak debitur yang dirugikan?
  3. Apakah bank syariah melanggar hukum apabila tidak memberikan rekening koran kepada nasabah?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Bank Syariah seharusnya tetap melakukan kewajiban untuk memberikan pembiayaan dari apa yang sudah disepakati bersama. Jika nominal yang tertera pada akad dengan yang dicairkan adalah berbeda, itu artinya Bank Syariah tidak melaksanakan pembiayaan tersebut sesuai akad.
?
Secara umum, menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Prinsip Syariah Pada Bank Syariah
Yang dimaksud Perbankan Syariah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (“UUS”), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[1]
 
Kami asumsikan pencairan dana yang Anda maksud adalah terkait pembiayaan dalam Bank Syariah. Definisi pembiayaan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah sebagai berikut:
 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
  2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
  5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
 
Berarti jika Anda melaksanakan pembiayaan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Syariah, Anda harus menepati janji tersebut.
 
Kegiatan Bank Syariah dalam kegiatan pembiayaan di antaranya yaitu:[2]
  1. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  2. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  3. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 
Karena Anda tidak menyebutkan akad apa yang digunakan terkait pembiayaan yang tidak dicairkan sesuai dengan nominal yang tertera pada akad, kami asumsikan akad tersebut adalah akad mudharabah atau akad qardh. Penjelasan mengenai kedua akad tersebut adalah:
  1. “Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara Bank Syariah yang menyediakan seluruh modal, dengan Nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[3]
  2. “Akad qardh” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.[4]
 
Definisi akad di Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
 
Memang Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun melihat definisi akad di atas, Bank Syariah seharusnya tetap melakukan kewajiban untuk memberikan pembiayaan dari apa yang sudah disepakati bersama. Jika nominal yang tertera pada akad dengan yang dicairkan adalah berbeda, itu artinya Bank Syariah tidak melaksanakan pembiayaan tersebut sesuai akad.
 
Kegiatan usaha produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.[5]
 
Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.[6]
 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Secara umum, menurut Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 
Namun para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, dengan catatan para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa di dalam akad, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 
Pemberian Rekening Koran di Bank Syariah
Kami kurang memahami rekening koran apa yang Anda maksudkan. Namun definisi rekening koran dapat ditemukan dalam  Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (“PBI 17/2015”) yaitu laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada rekening giro.
 
Kami tidak dapat menemukan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban beserta sanksi bagi bank yang tidak memberikan rekening koran.
 
Namun menurut Pasal 47 UU Perbankan Syariah, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut.
 
Sanksi Administratif
Bagi Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, diberikan sanksi sesuai Pasal 56 UU Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia beurpa sanksi administratif.
 
Pasal 58 ayat (1) UU Perbankan Syariah Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini adalah:
  1. denda uang;
  2. teguran tertulis;
  3. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
  4. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  5. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
  6. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
  7. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
  8. pencabutan izin usaha.
 
Sehingga terhadap bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, contohnya tidak mencairkan dana sesuai akad sebagaimana dijabarkan di atas, dapat dikenakan sanksi administratif.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah
[2] Pasal 19 huruf c, d, dan e jo. Pasal 21 huruf b UU Perbankan Syariah
[3] Penjelasan Pasal 19 huruf c UU Perbankan Syariah
[4] Penjelasan Pasal 19 huruf e Perbankan Syariah
[5] Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan Syariah
[6] Pasal 36 UU Perbankan Syariah
Tags: