Pidana

Penerapan Pidana Penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bacaan 6 Menit
Penerapan Pidana Penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertanyaan

Apakah penjara anak dan orang dewasa menjadi satu?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini terpisah dari lembaga pemasyarakatan, atau yang biasa disebut dengan penjara orang dewasa.

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama di penjara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Penerapan Pidana Penjara Bagi Anak yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 20 Juli 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 10 Maret 2016.

Penting untuk diketahui, pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.[1] Hal ini karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan, salah satunya, berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.[2] Selain itu, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.[3]

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menerangkan bahwa sistem peradilan pidana anak/SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum

Dari pertanyaan Anda, kami simpulkan bahwa “anak” dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana. Sebagai informasi, UU SPPA membagi tiga definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

  1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[4]
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[5]
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.[6]

Anak Belum Cukup Umur

Perlu digarisbawahi, batas umur bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[7]

Jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial akan mengambil keputusan sebagai berikut:[8]

  1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
  2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi terkait, maksimal enam bulan.

Restoratif dan Diversi

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[9]

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil bersama-sama dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, bukan pembalasan.[10]

Sistem peradilan pidana anak meliputi:[11]

  1. penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA;
  2. persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  3. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan dalam lingkup poin a dan b di atas.[12]Diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[13]

Adapun tujuan dilakukannya diversi, yaitu:[14]

  1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
  2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
  3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
  4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
  5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, barulah proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan.[15]

Baca juga: Upayakan Diversi, Begini Prosedur Peradilan Pidana Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Perlu diketahui, “penjara anak” yang Anda sebutkan bukanlah istilah yang dikenal dalam UU SPPA. Kami luruskan bahwa istilah yang digunakan dalam UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”).

LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.[16] Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA diatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU SPPA paling lama 3 tahun.[17]

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum juga wajib membangun LPKA di provinsi paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA.[18]

Menjawab pertanyaan Anda soal anak yang di penjara, merujuk pada penjelasan di atas, anak tidak ditempatkan di penjara orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.[19] Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.[20]

Mengenai kapan anak dapat dipindah ke lapas dewasa, dapat Anda simak dalam artikel Kapan Terpidana Anak Ditempatkan di Lapas Orang Dewasa?

Penggolongan dalam LAPAS Anak

Pemisahan ini tidak hanya dalam penjara, perbedaan sistem peradilan anak dengan orang dewasa pun dilakukan untuk kasus anak. Sebab, berdasarkan undang-undang, dalam proses peradilan pidana, anak berhak dipisahkan dari orang dewasa dan penahanan terhadap anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik.[21]

Mengenai penempatan anak yang dihukum pidana yang dipisahkan dari orang dewasa juga dapat dilihat dalam UU Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemasyarakatan penyebutannya adalah lembaga pemasyarakatan anak:

Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

Di dalam LAPAS anak, anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis pidana anak atau kejahatannya, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.[22]

Dengan kata lain, dalam “penjara” anak pada sistem peradilan pidana anak, anak tidak hanya dipisahkan dari orang dewasa, namun juga dipisahkan lagi berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[1] Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

[2] Pasal 2 huruf i UU SPPA

[3] Pasal 3 huruf g UU SPPA

[4] Pasal 1 angka 3 UU SPPA

[5] Pasal 1 angka 4 UU SPPA

[6] Pasal 1 angka 5 UU SPPA

[7] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

[8] Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

[9] Pasal 5 ayat (1) UU SPPA

[10] Pasal 1 angka 6 UU SPPA

[11] Pasal 5 ayat (2) UU SPPA

[12] Pasal 5 ayat (3) UU SPPA

[13] Pasal 1 angka 7 UU SPPA

[14] Pasal 6 UU SPPA

[15] Pasal 13 UU SPPA

[16] Pasal 1 angka 20 UU SPPA

[17] Pasal 104 UU SPPA

[18] Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA

[19] Pasal 85 ayat (1) UU SPPA

[20] Penjelasan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA

[21] Pasal 3 huruf b UU SPPA jo. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya

[22] Pasal 20 UU Pemasyarakatan