Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pasal 64 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) mendefinisikan pangan sebagai:

KLINIK TERKAIT

Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

24 Okt 2023

Rumah Longsor, Begini Tanggung Jawab Developer

03 Jul 2023

Penerangan Rumah Kontrakan Rusak, Bisakah Masa Sewa Diputus?

08 Mar 2021

Tanggung Jawab Hukum Fotografer Wedding Jika File Corrupt

16 Feb 2021

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan jika merujuk Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”) mendefinisikan barang sebagai:

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, cabai rawit termasuk ke dalam kategori pangan menurut UU Pangan dan barang menurut UU 8/1999, sehingga untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada UU Pangan dan UU Konsumen.

Keamanan Pangan

Salah satu asas penyelenggaraan pangan adalah keamanan pangan[1], yakni kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.[2]

Penyelenggaraan keamanan pangan dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di setiap rantai pangan secara terpadu.[3] Dalam hal ini, pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha.[4]

Standar Keamanan Pangan

Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.[5] Standar keamanan pangan meliputi:[6]

1. Sanitasi pangan, yakni upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.[7]

Sanitasi pangan mencakup kegiatan atau proses produksi, penyimpangan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:[8]

1. memenuhi persyaratan sanitasi, minimal berupa:

1. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan;
2. pemenuhan persyaratan cemaran pangan;
3. pengendalian proses di sepanjang rantai pangan;
4. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
5. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.

2. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
   

2. Bahan tambahan pangan, yakni bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.[9] Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:[10]

1. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Salah satu golongan bahan tambahan pangan ialah pewarna (colour)[11], berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna.[12]

Bahan tambahan pewarna alami dan sintetis dapat ditambahkan dalam pangan untuk memberi atau memerbaiki warna. Adapun untuk pewarna sintetis yang diperbolehkan:[13]

2. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
   

3. Pangan produk rekayasa genetik
4. Iradiasi pangan
5. Kemasan pangan
6. Penggunaan bahan lainnya

Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan lainnya untuk diedarkan wajib menggunakan bahan lainnya yang diizinkan.[14]

Sehingga bisa saja pada pangan ditambahkan pewarna sintetis berdasarkan ketentuan di atas. Untuk menentukan apakah pewarna yang digunakan berbahaya atau tidak, perlu dikaji lebih lanjut jenis bahan pewarna serta ambang batas pewarna yang digunakan.

Jika pewarna sintetis yang digunakan bukanlah bahan yang diperbolehkan atau melebihi ambang batas, maka tentu saja hal ini melanggar standar keamanan pangan.

Sanksi Hukum

Atas perbuatan tersebut, menurut hemat kami, pelaku bisa dikenakan sanksi:

1. Sanksi Pidana

Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar[15], serta bisa dijatuhkan hukuman tambahan berupa:[16]

1. 1. perampasan barang tertentu;
   2. pengumuman keputusan hakim;
   3. pembayaran ganti rugi;
   4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
   5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
   6. pencabutan izin usaha.

Selain itu, pelaku produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:[17]

1. 1. bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
   2. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar.
      
2. Sanksi Perdata

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan[18], yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.[19]

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.[20]

3. Sanksi Administratif

Setiap orang yang tidak menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia dikenai sanksi administratif, berupa:[21]

1. denda;
2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
3. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
4. ganti rugi; dan/atau
5. pencabutan perizinan berusaha.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.