Pidana

Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Bacaan 6 Menit
Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Pertanyaan

Saya punya saudara, beliau merupakan kakak dari ibu saya. Setiap akhir bulan, saya selalu mendapat bekal uang dari ibu saya, namun bekal uang ini tidak langsung terkirim pada saya. Karena sudah biasa melalui pihak kedua, yaitu saudara saya. Dalam istilah rekening bersama, namun kali ini saudara saya tidak mengirimkan bekal uang kepada saya, yang artinya bekal tersebut ditahan oleh saudara ibu saya, ibu saya marah mengetahui hal ini. Tapi berhubung jarak ibu, saya, dan saudara berbeda provinsi. Apakah ini yang dinamakan penggelapan dana?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
?
Walaupun kakak dari ibu Anda dapat dituntut atas tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas dasar pengaduan dari Anda atau ibu Anda selaku pemilik uang, kami tetap menyarankan permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.
?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?

Ulasan Lengkap

 
Tindak Pidana Penggelapan
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita perlu ketahui perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan haruslah memenuhi unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut:
 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
 
Ancaman pidana berupa denda sebesar sembilan ratus rupiah yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP tersebut telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:
 
Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Penggelapan dan Penipuan, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.
 
Perbuatan penggelapan ini dicontohkan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258), misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri.
 
Lebih lanjut R.Soesilo (hal.258) menambahkan, kadang-kadang sulit sekali untuk membedakan antara pencurian dengan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada niat untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu megambil itu pikiran A adalah:
 
“Uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan betul diserakannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah melakukan penggelapan.
 
Penggelapan yang Dilakukan Oleh Keluarga
Lantas bagaimana jika pelakunya adalah saudara sendiri atau kakak dari ibu Anda? Perlu dilihat bahwa berdasarkan Pasal 376 KUHP, ketentuan dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab penggelapan.
 
Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
 
Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
 
R. Soesilo dalam buku yang sama (hal. 256) juga mengatakan bahwa jika yang melakukan atau membantu penggelapan itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).
 
Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 217-218):
 
Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.
 
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, walaupun kakak dari ibu Anda dapat dituntut atas tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP atas dasar pengaduan dari Anda atau ibu Anda selaku pemilik uang (delik aduan), kami tetap menyarankan permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.
 
Sebagai referensi, Anda dapat simak artikel Arti Ultimum Remedium.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemantang Siantar No. 287/Pid/B/2013/PN.Pms, terdakwa merupakan anak dari korban bersama istri keduanya, permasalahan muncul ketika korban (ayah terdakwa) menyetujui saran dari terdakwa agar memindahkan uangnya dari satu bank ke bank lain, dengan maksud akan mendapat kemudahan dan demi lancarnya usaha. Setelah korban memberikan uang sejumlah Rp 1 miliar kepada terdakwa untuk dimasukkan ke rekening korban di bank tujuan, akan tetapi terdakwa tidak memasukkan uang tersebut ke rekening korban sebagaimana rencana awal, melainkan dimasukkan ke rekening terdakwa sendiri.
 
Setelah ditagih beberapa kali, terdakwa menyatakan nanti dulu, belum jatuh tempo yang pada akhirnya terdakwa menyatakan bahwa uang saksi korban (ayahnya) tidak ada dengan terdakwa. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan oleh majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 jo. 376 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
  1. Drs. P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
  2. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.