KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

Share
Kenegaraan

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.HumSeleb Jurist

Bacaan 10 Menit

Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

PERTANYAAN

Setahu saya, pemerintah dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi dalam kondisi-kondisi seperti adanya kekosongan hukum, kondisi-kondisi bencana/pandemi, dan sebagainya. Jika ada diskresi yang dianggap merugikan masyarakat, apa upaya hukum yang dapat ditempuh atau kemanakah dapat diuji?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah.

    Pada dasarnya, diskresi itu tidak dapat diuji melalui peradilan, terutama karena konsekuensi asas pemisahan kekuasaan dalam negara yang menghendaki masing-masing organ-organ kenegaraan itu memiliki independensi dan tidak saling intervensi.

    Namun, dewasa ini ketentuan tersebut telah berubah. Lantas, bagaimana ketentuan mengenai pengujian diskresi saat ini?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Dasar Dibentuknya Diskresi Pejabat Pemerintahan

    Apa yang dimaksud dengan diskresi? Diskresi adalah wewenang publik yang penggunaannya berkenaan dengan kebebasan mengambil kebijakan dari organ pemerintah.

    KLINIK TERKAIT

    Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya

    Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya

    Dalam Pasal 175 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan, diskresi diartikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

    Diskresi itu muncul karena beberapa hal yaitu:[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
    1. ketiadaan undang-undang yang mengatur suatu urusan tertentu yang dihadapi organ pemerintah (leemten in het recht);
    2. telah ada undang-undangnya tetapi memuat norma yang samar (vage norm) atau norma terbuka (open texture), dan adanya pilihan (choice). Dalam hal ini, kepada pemerintah diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan (beleidsvrijheid), menjelaskan norma undang-undang yang samar (uitleg van wettelijke voorschriften), menentukan fakta-fakta (vaststelling van feiten), melakukan interpretasi (interpretatievrijheid), mengambil pilihan, dan mempertimbangkan (beoordelingsvrijheid) berbagai kepentingan terkait dalam memberikan pelayanan publik.

    Adapun, tujuan penggunaan diskresi pejabat pemerintahan menurut Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan adalah untuk:

    1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
    2. mengisi kekosongan hukum;
    3. memberikan kepastian hukum; dan
    4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

    Baca juga: Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya

    Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan

    Pada dasarnya, diskresi dan peraturan kebijakan itu tidak dapat diuji melalui peradilan, terutama karena konsekuensi asas pemisahan kekuasaan dalam negara yang menghendaki masing-masing organ-organ kenegaraan itu memiliki independensi dan tidak saling intervensi.

    Namun dalam perkembangan dewasa ini, diskresi dan peraturan kebijakan yang merugikan masyarakat dapat diuji, sebagaimana yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini disebutkan pada Lampiran SEMA 1/2017, bahwa menguji diskresi dan peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving) adalah menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara.

    Dalam Lampiran SEMA 1/2017 (hal. 26) tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan atau banding.

    Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan. Sedangkan upaya banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding tersebut merupakan pilihan hukum (hal. 26).

    Jika masyarakat tidak menerima penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (hal. 26).

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
    3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

    Referensi:

    1. C.M.A. Michiels. Hoofdzaken van het Bestuursrecht. Deventer: Kluwer, 2003;
    2. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. Hoofdstukken van Administratief Recht. s’Gravenhage: Vuga, 1995;
    3. B.J.M. ten Berge. Besturen Door de Overheid. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996.

    [1] F.C.M.A. Michiels. Hoofdzaken van het Bestuursrecht. Deventer: Kluwer, 2003, hal. 106, J.B.J.M. ten Berge. Besturen Door de Overheid. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, hal. 241-242, dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. Hoofdstukken van Administratief Recht. s’Gravenhage: Vuga, 1995, hal. 163.

    Tags

    diskresi
    pemerintah

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya

    22 Jun 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!