Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura (“PMV”)
Patut diketahui terlebih dahulu bahwa usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
[1]
Sementara itu, ada yang dikenal pula dengan usaha modal ventura syariah, yaitu usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
[2]
Badan Hukum Modal Ventura
PMV didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis
fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
[3] Pasal 2 ayat (1) POJK 34/2015 memperbolehkan pendirian PMV dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, atau pun perseroan komanditer.
PMV yang berbentuk badan usaha
perseroan komanditer paling banyak didirkan oleh 25 pesero,
[4] sedangkan kepemilikan PMV yang berbentuk
koperasi diharuskan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
[5] Hal yang sama berlaku juga bagi kepemilikan saham PMV yang tercatat di bursa efek, yakni harus mengikuti ketentuan di bidang pasar modal.
[6]
Patut diperhatikan bahwa PMV juga dapat berupa PMV Syariah. PMV Syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.
[7] Namun untuk menyederhanakan jawaban, kami hanya akan menerangkan mengenai ketentuan penyelenggaraan PMV saja.
Izin Usaha Modal Ventura
Izin usaha untuk PMV dikeluarkan oleh OJK dan permohonan izin usaha tersebut harus diajukan oleh direksi kepada OJK
[8] dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK 34/2015 antara lain sebagai berikut:
Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
Daftar kepemilikan berupa:
daftar pemegang saham berikut dengan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi PMV yang berbentuk koperasi; atau
daftar pesero berikut dengan jumlah modal yang disetorkan untuk PMV yang berbentuk perseroan komanditer.
Data anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas syariah (jika ada);
Data pemegang saham atau anggota;
Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMV Syariah pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
Bukti kesiapan operasional;
Rencana kerja untuk 5 tahun pertama;
Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;
Struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
Pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV; dan
Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
Penjelasan selengkapnya mengenai dokumen yang diperlukan dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK 34/2015 dan lampirannya.
Ketentuan Permodalan
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 34/2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sebagai berikut:
Badan hukum perseroan terbatas, modal disetor paling sedikit Rp50 miliar;
Badan hukum koperasi, modal disetor paling sedikit Rp25 miliar; dan
Badan usaha perseroan komanditer, modal disetor paling sedikit Rp25 miliar.
Permodalan tersebut harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.
[9]
Adapun total kepemilikan asing dalam PMV yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% dari jumlah modal disetor.
[10]
Maksimal Investasi Modal Ventura
Pasal 14 POJK 35/2015 menyatakan bahwa nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain kepada satu pasangan usaha dan/atau debitur dibatasi paling tinggi sebesar 25% dari total ekuitas PMV yang total ekuitas tersebut sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV sebelum dilakukannya kegiatan usaha.
Kegiatan usaha suatu PMV meliputi penyertaan saham (
equity participation), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (
quasi equity participation), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (
start-
up) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif.
[11] Di samping itu, PMV dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang berbentuk kegiatan jasa berbasis
fee atau pun kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
[12]
Salah satu keuntungan dan manfaat PMV yang akhir-akhir ini banyak disorot, menurut hemat kami, adalah terkait dengan gencarnya pendanaan modal ventura terhadap perusahaan rintisan (start-up) potensial di Indonesia, sehingga secara keseluruhan menjadi salah satu pemantik pesatnya perkembangan perusahaan perusahaan rintisan di Indonesia.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 1 POJK 34/2015
[2] Pasal 1 angka 3 POJK 34/2015
[3] Pasal 1 angka 2 POJK 34/2015
[4] Pasal 2 ayat (5) POJK 34/2015
[5] Pasal 2 ayat (4) POJK 34/2015
[6] Pasal 2 ayat (3) POJK 34/2015
[7] Pasal 1 angka 4 POJK 34/2015
[9] Pasal 9 ayat (3) POJK 34/2015
[10] Pasal 10 POJK 34/2015
[11] Pasal 2 ayat (1) POJK 35/2015
[12] Pasal 2 ayat (3) POJK 35/2015
