Keluarga

Perjanjian Kawin dalam Nikah Siri, Memang Sah?

Perjanjian Kawin dalam Nikah Siri, Memang Sah?

Pertanyaan

Saya dengar perjanjian kawin bisa dibuat selama perkawinan itu berlangsung. Lalu bolehkah dalam perkawinan siri dibuatkan perjanjian kawin? Sahkah perjanjian kawin tersebut?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu bagaimana hukumnya atas perkawinan siri yang dilakukan hanya menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing, tapi tidak dicatatkan? Kemudian bagaimana hukumnya jika dibuat perjanjian kawin?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[1] Kemudian tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Jadi, jelas sahnya perkawinan yang dilakukan harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan juga harus dicatatkan. Bagi orang beragama Islam, perkawinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat dan bagi yang selain Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat perkawinan.[3]

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan juga menjelaskan perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Sehingga patut digarisbawahi, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum baik untuk suami, istri, dan anak dari perkawinan itu.

Indonesia sendiri secara resmi hanya mengakui 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.[5] Selain itu, kepercayaan juga diakui di Indonesia. Aturan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“PP 40/2019”).

Perkawinan penghayat kepercayaan harus dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat dan telah terdaftar di kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[6]

Dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah perkawinan dilangsungkan, harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen.[7]

 

Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri

Memang dalam peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah perkawinan siri, maka kami asumsikan perkawinan ini dilakukan hanya menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing tapi tidak dicatatkan. Sehingga, perkawinan siri yang tidak dicatatkan itu tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara.

Menjawab pertanyaan Anda, perjanjian kawin (huweslijkse voorwaarden) diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Jadi, perjanjian kawin dibuat secara tertulis pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Apabila terjadi perjanjian kawin tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan (perkawinan siri) maka perjanjian itu bukanlah perjanjian kawin. Sebab perkawinan tersebut hanya sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing, namun negara tidak mengakuinya.

Sehingga perjanjian kawin dalam perkawinan siri hanya menjadi perjanjian biasa dan tunduk pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mengenai perikatan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya.[8] Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[9]

Sah tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

      1.  
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toesteming van degenen die zich verbinden). Kata sepakat (toesteming) memiliki unsur penawaran (offer, offerte) dan penerimaan (acceptance, acceptatie). Kata sepakat terjadi apabila terdapat persesuaian antara penawaran dengan penerimaan. Misal dalam perjanjian tukar menukar barang harus ada barang yang akan dijadikan objek tukar menukar.[10]

Penawaran adalah pernyataan dari suatu pihak mengenai usul suatu ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran. Penerimaan adalah persetujuan akhir terhadap suatu penawaran. Penawaran yang dilanjutkan dengan penerimaan disebut sebagai persesuaian kehendak.[11]

Dalam kesepakatan tidak boleh mengandung:[12]

    1. Paksaan (dwang), adanya ancaman dari salah satu pihak. Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.[13]
    2. Khilaf  (dwaling) tidak boleh terdapat kekhilafan dalam orang, barang, negosiasi, konsep mengenai perjanjian yang akan dibuat. Kekhilafan adalah jika kehendak seseorang pada waktu membuat persetujuan dipengaruhi oleh kesan/pandangan palsu.[14]
    3. Penipuan  (bedrog), tidak boleh ada serangkaian kebohongan yang diatur. Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.[15]
    4. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila sebuah perjanjian dilakukan dengan bertolak dari suatu sebab yang bertentangan dengan moral yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat independen. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya faktor keunggulan ekonomis atau keunggulan jiwa dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.[16]
  1. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (de bekwaaamheid om eene verbintenis aan te gaan). Orang yang cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa menurut hukum dan mereka yang tidak di bawah pengampuan.
  2. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang tidak boleh menyimpang dari Pasal 1332, 1333, 1334 KUH Perdata.
  3. Suatu sebab yang halal (eene geoorloofde oorzaak). Penyebab dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[17]

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukannya.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan (verniatigbaarheto). Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Perjanjian juga dapat dibatalkan apabila terdapat ketidakberesan kehendak (wilsgebrek) yaitu paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling), penipuan (bedrog)[18], dan penyalahgunaan keadaan.

Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (nuul and void). Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Jadi kesimpulannya, perjanjian kawin dalam perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan siri) bukanlah perjanjian kawin, melainkan berlaku sebagai perjanjian biasa, namun diperbolehkan dan keabsahannya tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

 

Referensi:

  1. Agama, diakses pada 9 Februari 2021, pukul 14.00 WIB;
  2. C. S. T. Kansil. Pengantar lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989;
  3. Khairandy Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013;
  4. R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Bardin, 1999;
  5. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010.

[1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

[2] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

[4] Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan

[5] Agama, diakses pada 9 Februari 2021, pukul 14.00 WIB

[6] Pasal 39 PP 40/2019

[7] Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP 40/2019

[8] Pasal 1313 KUH Perdata

[9]  Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010, hal. 1

[10] Khairandy Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal. 168

[11] Khairandy Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal. 169

[12] Khairandy Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal. 169

[13] Pasal 1324 KUH Perdata

[14] R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Putra Bardin, 1999, hal. 60

[15] Pasal 1328 KUH Perdata

[16] Khairandy Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal.  232

[17] Pasal 1337 KUH Perdata

[18] C. S. T. Kansil. Pengantar lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 250-251