Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Forced Delisting merupakan peristiwa penting yang berpengaruh sangat besar bagi pemegang saham karena merupakan salah satu tanda adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan emiten. Ketidakberesan ini biasanya dikarenakan perusahaan tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance (“GCG”).

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta KEP-308/BEJ/07-2004 Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa (“Kepdir BEJ 308/2004”).  

KLINIK TERKAIT

Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah

08 Feb 2021

Siapakah Regulator dan Otoritas dalam Penyampaian LKTP?

15 Sep 2020

Bolehkah Hakim Memiliki Reksa Dana Saham?

26 Agt 2020

Rambu-Rambu bagi Start-Up yang akan Go Public

16 Apr 2020

Namun, perlindungan hukum terhadap pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Hak tersebut antara lain, personal right, appraisal right, enquete recht, dan hak derivatif.

Pengertian Forced Delisting

Berdasarkan Bagian Definisi Lampiran Kepdir BEJ 308/2004, delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa.

Sedangkan forced delisting atau penghapusan paksa terjadi ketika bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat sesuai dengan ketentuan, apabila perusahaan tercatat mengalami sekurang kurangnya satu kondisi berikut:[1]

1. Mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
2. Saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum atas pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting tidak diatur secara spesifik. Namun, ketentuan perlindungan hukum pemegang saham secara umum merujuk pada UUPT.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting yang timbul akibat dari tidak diterapkannya prinsip GCG:

1. Personal right, yaitu pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat perseroan melalui pengadilan negeri jika tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar merugikan pemegang saham minoritas.[2]
2. Appraisal right atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya.[3]
3. Enquete  Recht atau hak pemeriksaan atau hak angket, yaitu hak pemegang  saham  minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan melalui pengadilan negeri, dalam hal ada dugaan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan mewalan hukum yang merugikan.[4]
4. Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham yang dirugikan untuk menggugat direksi atau komisaris dengan mengatasnamakan perusahaan ke pengadilan negeri. Pemegang saham minoritas kemudian membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris tersebut. Gugatan ini dilakukan bertujuan melibatkan otoritas pihak pengadilan dalam perseroan.[5]

Dengan demikian, demi menghindari risiko forced delisting, sebaiknya calon investor menganalisis fundamental perusahaan yang akan dibeli terlebih dahulu saat melakukan pemilihan saham.

Hal ini diperlukan untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin muncul di kemudian hari seperti halnya forced delisting, karena belum ada aturan khusus mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi forced delisting. Sehingga kami harap calon investor lebih berhati-hati dalam melakukan pemilihan perusahaan.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta KEP-308/BEJ/07-2004 Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.