Pidana

Perusahaan Memfitnah Mantan Karyawan, Begini Jerat Pidananya

Bacaan 6 Menit
Perusahaan Memfitnah Mantan Karyawan, Begini Jerat Pidananya

Pertanyaan

Bagaimana jika ada perusahaan yang menyebarkan informasi pribadi bekas karyawan setelah karyawan tersebut keluar sehingga muncul fitnah terhadap karyawan tersebut? Apa yang harus dilakukan karyawan tersebut? Karena fitnah tersebut telah menghancurkan karir dan kredibilitasnya. Bagaimana tentang undang-undang yang mengatur tentang pelecehan dan bullying, apalagi bila yang terkena adalah orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa? Terima kasih atas penjelasannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perbuatan menyebarkan informasi pribadi milik mantan karyawan yang menyebabkan munculnya fitnah terhadap mantan karyawan tersebut bisa dijerat menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya jika dilakukan secara elektronik misalnya melalui media sosial.

Namun untuk menerapkan pasal dalam UU ITE, ada pedoman implementasi yang patut diperhatikan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang berlaku jika yang melakukan tindak pidana adalah korporasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulKasus Penyebaran Informasi Pribadi Mantan Karyawan oleh Perusahaan yang dibuat olehDiana Kusumasari, S.H., M.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 24 Oktober 2011.

Jerat Hukum Menurut KUHP

Terkait penyebaran informasi pribadi tersebut, apabila ternyata ada unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang kemudian mencemarkan nama baik mantan karyawan tersebut, maka pelaku dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”) yang berbunyi:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perlu digarisbawahi, pidana denda di atas telah diubah menjadi paling banyak Rp4,5 juta.[1]

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka pelaku diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2]

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pasal mengenai fitnah apabila yang dituduhkan tersebut tidak benar, sesuai Pasal 311 ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pejelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 310 KUHP dapat Anda simak dalam Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik.

Jerat Hukum Berdasarkan UU ITE

Selain dijerat dengan KUHP, dalam hal informasi pribadi Anda yang disebarkan itu dilakukan secara elektronik misalnya melalui media sosial, pelaku bisa juga dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(“UU ITE”) yang melarang:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Atas perbuatan tersebut, pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[3]

Sebagai catatan, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kemudian, pasal tersebut juga tidak dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.[4]

Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka di mana siapapun bisa bergabung, bisa mengunggah (upload) dan berbagi (share) ke luar, atau dengan kata lain sebuah open group.[5]

Selain itu, perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang bukan termasuk tindak pidana berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE antara lain:[6]

  1. Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Dalam hal ini perbuatan tersebut dikenakan delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP.
  2. Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  3. Jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan tertutup atau terbatas misalnya grup keluarga, kelompok pertemanan akrab, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Tindak Pidana oleh Korporasi

Dikarenakan Anda menyebutkan yang menyebarkan informasi adalah perusahaan, perlu diperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (“Perma 13/2016”) yang menyatakan:

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:[7]

  1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kemudian, pidana yang bisa dikenakan terhadap korporasi adalah berupa pidana pokok yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8] Patut dicatat, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.[9]

Selanjutnya, disarikan dari Tuntutan Pidana untuk Karyawan Perusahaan, model sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:

  1. Manusia sebagai penanggungjawabnya (KUHP);
  2. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi;
  3. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada “mereka yang memberikan perintah” dan/atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan”;
  4. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan secara rinci, yaitu: pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa dari perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan.

Jadi kami menyarankan, jika benar informasi pribadi milik mantan karyawan disebarkan dengan tujuan melakukan pencemaran atau fitnah, yang bersangkutan bisa melaporkan perbuatan ini ke pihak kepolisian. Namun sebelumnya kami sarankan untuk menempuh penyelesaian dengan cara kekeluargaan misalnya dengan menyampaikan keberatan dan mendiskusikannya untuk membersihkan nama baik mantan karyawan tersebut.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
  5. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[1] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)

[2] Pasal 310 ayat (2) KUHP jo. Pasal 3 Perma 2/2012

[3] Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[4] Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Kepber 229, 154, KB/2/VI/2021”), hal. 9 dan 12

[5] Lampiran Kepber 229, 154, KB/2/VI/2021, hal. 13

[6] Lampiran Kepber 229, 154, KB/2/VI/2021, hal 10, 11, dan 13

[7] Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016

[8] Pasal 25 Perma 13/2016

[9] Pasal 23 ayat (1) Perma 13/2016

Tags: