Bisnis

Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum

Bacaan 15 Menit
Perusahaan Pemborong Pekerjaan Wajib Berbadan Hukum

Pertanyaan

Dalam UU 13/2003 Pasal 64 sampai dengan Pasal 66, diatur bahwa untuk pekerjaan borongan/penyedia jasa pekerja, perusahaan harus berbadan hukum. Terhadap pengertian badan hukum ini masih terdapat banyak penafsiran. Para rekanan kami menganggap CV merupakan badan hukum. Sedangkan, badan hukum menurut saya yang boleh berusaha di antaranya adalah PT dan Koperasi, sedangkan CV tidak. Pertanyaan saya, adakah pedoman yang khusus mengatur badan hukum dan terdapat di mana pengertian badan hukum itu? Kemudian apa juga yang dimaksud dengan pekerjaan borongan dalam Pasal 64 UU 13/2003? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Yang termasuk badan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dikenal dengan istilah outsourcing (alih daya) yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bentuk Badan Usaha Perusahaan Pemborong Pekerjaan yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 April 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada Selasa, 2 Januari 2018.
 
Pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dalam praktik dikenal sebagai outsourcing (alih daya). Jadi, pada dasarnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Perbedaan Pemborongan Pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Pekerja, pemborongan pekerjaan merupakan salah satu jenis outsourcing (alih daya). Sehingga, pengaturan terhadap perusahaan alih daya dalam peraturan perundang-undangan juga berlaku terhadap perusahaan penerima pemborongan.
 
Sebelumnya, outsourcing memang diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana yang Anda sebutkan. Namun, Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan saat ini telah dihapus dengan Pasal 81 angka 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).
 
Sehingga, saat ini outsourcing/alih daya hanya diatur dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, yang antara lain mengatur hubungan kerja perusahaan alih daya dengan pekerja dan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.[1]
 
Jenis-Jenis Badan Hukum di Indonesia
Menjawab pertanyaan Anda, pengaturan secara umum mengenai badan hukum dapat kita temui dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:
 
Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
 
Secara khusus, pengaturan mengenai badan hukum ini dapat Anda lihat dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu Pasal 1654 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata.
 
Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, pengertian badan hukum ini dapat dilihat pada Kamus Hukum versi Bahasa Indonesia yang mendefinisikan badan hukum sebagai organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang (hal. 1).
 
Badan-badan yang termasuk badan hukum, menurut Ali Rido, S.H. yang kami sarikan dari bukunya Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (hal. 101-119) antara lain adalah:
  1. Yayasan (diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berikut aturan perubahannya).
 
Di samping itu, Anda juga dapat menyimak lebih lanjut mengenai badan usaha lainnya dalam artikel Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.
 
Ketentuan Seputar Pemborongan Pekerjaan
Menjawab pertanyaan Anda, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemborongan pekerjaan adalah salah satu bentuk alih daya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sebagian pelaksanaannya diserahkan/dialihkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain.
 
Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.[2]
 
Dari istilah di atas, setidaknya ada 2 pihak di dalamnya, yaitu:[3]
  1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  2. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
 
Misalnya, perusahaan A sedang melakukan renovasi pabrik. Untuk kegiatan renovasi tersebut, perusahaan A tidak melakukan semuanya sendiri, melainkan dapat menggunakan jasa “perusahaan pemborong” (misal perusahaan B), di mana perusahaan ini harus berbentuk badan hukum yang memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sehingga perusahaan A disebut perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan B disebut perusahaan penerima pemborongan.
 
Syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebelumnya juga diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sebagaimana yang telah kami jelaskan, ketentuan tersebut telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan dalam artikel Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing menjelaskan bahwa penghapusan tersebut dilakukan karena pemerintah tidak ingin masuk dalam ranah perjanjian bisnis (perdata). Pemerintah hanya mengatur soal perlindungan bagi pekerja atau perjanjian kerjanya.
 
Untuk itu, UU Cipta Kerja mengatur bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya, termasuk perusahaan penerima pemborongan, dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu,[4] dan pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.[5]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.
 

[1] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) dan (4) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 1 angka 1 dan 2 Permenaker 11/2019
[4] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (2) UU Ketenagakerjaan