Perdata

PKPU

Bacaan 4 Menit
PKPU

Pertanyaan

1. Apa dasar hukumnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 2. Mengapa penyelesaian utang piutang di Pengadilan Niaga sangat sedikit diselesaikan melalui PKPU daripada melalui "pailit"? 3. Apakah penyelesaian utang piutang melalui PKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur? Dan apakah nenberikan perlindungan terhadap kreditur? Alasannya?

Ulasan Lengkap

1.     PKPU diatur pada BAB II UU Kepailitan, tepatnya ps. 212 sampai ps. 279 Undang-Undang Kepailitan.

2.     Mungkin urutan pemikirannya perlu diperjelas terlebih dahulu. PKPU tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan, atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan, sehingga tidak dapat dibandingkan seperti yang ditanyakan.

 

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (lihat ps. 212 UU Kepailitan).

 

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya.

 

PKPU sendiri terbagi 2 bagian, tahap pertama, adalah PKPU Sementara, dan tahap kedua adalah PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan Pengadilan niaga HARUS mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada  debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya.

 

PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut (lihat ps. 217 (3) UUK).

 

Prinisp ini jelas berbeda dengan kepailitan, yang prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan, namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut.

 

3.     Jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain diluar PKPU (lihat ps.270 UUK), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut ?digerecoki' oleh tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada diluar PKPU.

 

Selain itu Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit (lihat ps. 160, 161, jo 276 UUK).

 

Bandingkan dengan apabila melalui proses restructuring biasa, yang apabila terjadi breach perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku proses dan panjangnya waktu.

 

 

Aria Suyudi, Salah seorang Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, Indonesia

 

Tags: