Pertanahan & Properti

PPJB tentang Rusunami

Bacaan 4 Menit
PPJB tentang Rusunami

Pertanyaan

Saya membeli rusunami bersubsidi Pemerintah di mana setelah menandatangani PPJB yang mana saya baru mengatahui apabila saya mengundurkan diri untuk pembelian rusunami tersebut maka developer memotong 50% dari uang yang telah saya setorkan. Pada saat penandatanganan PPJB tersebut developer tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk membaca terlebih dahulu isi dari PPJB sehingga dalam hal ini saya yang awam hukum baru mengetahui apabila ada pasal yang menerangkan mengenai ketentuan itu. Mohon penjelasan berapa persen pihak developer dapat memotong atas pembatalan pembelian rusunami. Terima kasih atas bantuannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

 

Satuan rumah susun (“SRS”) yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual-beli pendahuluan melalui perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”) SRS. Pada saat pemesanan, calon konsumen menerima dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan developer atau perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman. Menurut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (“Kepmenpera 11/1994”), surat pesanan tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

a)     nama dan/atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan;

b)     nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
c)     luas satuan rumah susun;
d)     harga jual satuan rumah susun;
e)     ketentuan pembayaran uang muka;
f)       spesifikasi bangunan;
g)     tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

h)     ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh developer.

 

Masih menurut Kepmenpera 11/1994, 30 hari sesudah penandatanganan surat pesanan tersebut, pemesan dan developer harus sudah menandatangani PPJB, yang antara lain memuat penjelasan mengenai obyek yang akan diperjualbelikan. Obyek yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman kepada pembeli adalah hak milik atas satuan rumah susun (HM SRS), yang meliputi pula bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama berikut fasilitasnya di lingkungan rumah susun tersebut sesuai dengan nilai perbandingan proporsional dari satuan rumah susun yang bersangkutan. Rumah susun yang akan dijual wajib memiliki izin-izin yang diperlukan seperti izin lokasi, bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan izin mendirikan bangunan.

 

Mengenai pembatalan pembelian rusunami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur berapa persen yang akan dipotong dari uang yang telah disetorkan. Kepmenpera 11/1994 hanya mengatur bahwa jika pemesan lalai menandatangani PPJB dalam jangka waktu tersebut di atas, maka perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat tidak mengembalikan uang pesanan. Itu pun dengan ketentuan bahwa kelalaian tidak berada pada pihak pengembang/developer. Jadi, mengenai besaran uang yang dipotong apabila ada pembatalan jual beli bergantung pada kesepakatan para pihak, dalam hal ini developer dan pemesan SRS.

 

Bagi pemesan SRS, salah satu kewajibannya menurut Kepmenpera 11/1994 adalah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat dan ketentuan dari surat pesanan dan pengikatan jual beli serta akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perhimpunan Penghuni, dan dokumen-dokumen lain terkait, serta bahwa ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut mengikat pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Jadi, seharusnya sebelum menandatangani PPJB pemesan membaca terlebih dahulu isi dari PPJB tersebut. Penandatanganan PPJB tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, sehingga PPJB tersebut berlaku seperti undang-undang bagi Anda selaku pembeli dan juga pihak developer sebagai penjual.

 

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
  1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun