KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung

Share
Kenegaraan

Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung

Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung
Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung

PERTANYAAN

Bagaimana cara/prosedur melakukan peninjauan kembali Perda Tata Ruang Kota? Terima kasih.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     
     
    Intisari:
     

    Kami luruskan bahwa istilah yang tepat untuk menguji perda tentang tata ruang kota yang dinilai bermasalah itu adalah uji materiil, bukan Peninjauan Kembali (“PK”). Uji materiil terhadap perda ini merupakan lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung (“MA”), yakni hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

     

    Sedangkan PK dilakukan oleh MA adalah untuk memutus permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

     

    Penjelasan lebih lanjut tentang prosedur uji materiil perda dan contohnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

     
     
     
    Ulasan:
     
    Masalah Perda

    Selama ini kategori Perda yang bermasalah merujuk pada dua hal penting, yaitu Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

    KLINIK TERKAIT

    Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review

    Ini 2 Perbedaan <i>Legislative Review</i> dan <i>Judicial Review</i>
     

    Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Perda Bermasalah, Buah Otonomi Kebablasan, secara teoritis, suatu Perda dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum apabila pemberlakuan Perda tersebut berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, pelayanan umum, dan ketentraman/ketertiban umum. Bisa pula karena kebijakan yang tertuang di dalamnya bersifat diskriminatif. Jadi, dapat diyakini, apabila dipaksakan keberlakuannya maka akan menimbulkan konflik di masyarakat. Sebagai contoh, banyak pengusaha dan warga masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya pungutan ganda dalam perizinan. Pungutan ganda mengakibatkan disinsentif ekonomi yang dapat merusak pola perdagangan, inventasi dan produk yang konsekuensinya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (higt cosh economy).

     

    Sedangkan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan peraturan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan berada di atas Perda.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
     

    Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban kami, kami asumsikan masalah yang ada dalam perda tata ruang kota sebagaimana dalam pertanyaan Anda adalah karena perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

     
    Peninjauan Kembali

    Memutus permohonan Peninjauan Kembali (“PK”) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung (“MA”).[1]Jadi, di sini kami luruskan bahwa istilah peninjauan kembali terhadap suatu peraturan daerah (“perda”) tidak tepat karena peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan terhadap suatu peraturan daerah. Penjelasan lebih lanjut soal peninjauan kembali dapat Anda simak dalam artikel Alasan Peninjauan Kembali Boleh Berkali-Kali.

     
    Uji Materiil

    Istilah yang tepat untuk pengujianperda tentang tata ruang kota itu adalah uji materiil. Perlu diketahui, uji materiil ini merupakan salah satu cakupan judicial review. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan Judicial Review dengan Hak Uji Materiil.

     

    Yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[2]

     

    Uji materiil terhadap perda ini masih merupakan lingkup tugas dan wewenang MA sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):

     

    MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

     

    Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh MA.[3] Ini berarti, jika memang suatu perda dinilai bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap perda tersebut dapat dilakukan uji materiil. Perda, baik itu perda provinsi maupun perda kabupaten/kota adalah salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.[4] Jadi, perda bisa dimintakan uji materilnya ke MA.

     
    Prosedur Uji Materiil Perda di MA

    Terhadap suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dimohonkan suatu keberatan secara langsung kepada MA, atau dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan Pemohon.[5]

     

    Mengacu pada UU MA beserta perubahannya, prosedur mengajukan uji materil perda ke MA adalah sebagai berikut:[6]

    1.    Permohonan pengujian Perda diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia

    2.    Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Perda, yaitu:

    a. perorangan warga negara Indonesia;

    b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

    c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

    3.    Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

    a. nama dan alamat pemohon;

    b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

    1)    materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

    2)    pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

    c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

    4.    Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan

    5.    Dalam hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima

    6.    Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan

     
    Contoh Perda yang Pernah Diuji ke MA

    Contoh Perda yang Pernah Diuji ke MA adalah Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (“Perda Papua 6/2011”). Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/Hum/2012 Tahun 2012, MA mencabut Perda Papua 6/2011.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1.    Undang-Undang Dasar 1945;

    2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

    3.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    4.    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

    5.    Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

     
    Putusan:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/Hum/2012 Tahun 2012.

     


    [1] Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“UU 3/2009”)

    [2] Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 1/2011”)

    [3] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”)

    [4] Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011

    [5] Pasal 2 PERMA 1/2011

    [6]Kami sarikan dari Pasal 31A UU 3/2009

    Tags

    prosedur

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

    21 Des 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!