Keluarga

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Bacaan 5 Menit
Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Pertanyaan

Kami suami istri sepakat akan cerai, tapi kami berdua sepakat cerai tanpa melalui sidang di Pengadilan Negeri. Kami sepakat cerai hanya dengan membikin surat pernyataan cerai di atas meterai Rp6000 dan saksi-saksi, tapi kami memiliki surat kawin yang sah. Yang ingin kami pertanyakan adalah apakah perceraian kami sah menurut hukum? Apakah pasangan suami istri yang memiliki surat kawin jika ingin cerai harus melalui Pengadilan Negeri? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Secara umum, perceraian diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu pula bagi yang beragama Islam, Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bercerai dengan Surat Pernyataan di Atas Meterai yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 19 November 2013.

Aturan Perceraian di Indonesia

Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHIbagi yang beragama Islam.

Dalam Pasal 39 UU Perkawinan dinyatakan:

  1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
  3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain itu, Pasal 115 KHI juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengenai alasan-alasan perceraian dapat Anda simak lebih lanjut dalam artikel Ketika Istri Tak Lagi Mencintai Suaminya.

Jadi, jika dilihat dari di mana perceraian itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan maupun Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Selanjutnya, mengenai gugatan cerai kami akan membagi penjelasannya menjadi gugatan cerai bagi yang beragama Islam dan selain Islam:

  1. Gugatan cerai bagi yang beragama selain Islam

Bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai yang dikenal dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, yang diatur dalam Pasal 40 UU Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975.

  1. Gugatan cerai bagi yang beragama Islam

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, aturan perceraiannya tunduk pada KHI. Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI, gugatan cerai berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun PP 9/1975. Jika dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Talak menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, selain gugatan cerai yang diajukan oleh istri, dikenal juga cerai talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Berdasarkan Pasal 129 KHI, suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Apa itu Surat Talak?

Surat talak menjadi sebuah hal yang sangat penting dan diperlukan bagi suami yang ingin mengajukan permohonan cerai talak secara sah melalui pengadilan agama. Surat talak adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh suami untuk mengajukan tuntutan cerai kepada istrinya melalui Pengadilan Agama.

Perlu dipahami, contoh surat gugatan cerai dan surat talak dari suami tidak bisa disamakan dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak. Pasalnya, gugatan cerai maupun surat talak diajukan oleh salah satu pihak saja antara suami atau istri dan bukan keduanya.

Cara Membuat Surat Talak

Untuk membuat surat talak dari suami, Anda hanya perlu memperhatikan beberapa poin penting berikut untuk dimasukan kedalam surat talak tersebut.

Berikut beberapa poin penting yang ada pada surat talak dari suami:

  1. Nama surat;
  2. Identitas pihak pertama (suami) dan kedua (istri);
  3. Isi surat pernyataan cerai talak;
  4. Posita atau fakta kejadian dan fakta hukum;
  5. Petitum atau hal-hal tuntutan berdasarkan posita;
  6. Bagian penutup;
  7. Saksi-saksi;
  8. Tanda tangan yang sah di atas meterai (opsional).

Cara Mengajukan Surat Talak Ke Pengadilan

Setelah membuat surat talak, perceraian antara kedua belah pihak belum bisa dikatakan sah di mata hukum. Diperlukan tahap lebih lanjut dengan membawanya ke ranah pengadilan.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan, suami yang mengajukan permohonan talak tersebut dapat mengajukannya pada wilayah tempat tinggal istri. Nantinya kedua belah pihak akan diminta kehadirannya di persidangan tersebut.[1]

Hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada sidang pertama.[2] Jika upaya perdamaian dirasa tidak berhasil, selanjutnya hakim akan membacakan surat permohonan talak yang diajukan.

Berkaitan dengan talak, Nasrullah Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan, talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrullah, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Jika Perceraian Tak Dilakukan Melalui Pengadilan

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai di mana perceraian itu dilakukan di atas dapat kita ketahui bahwa baik menurut hukum positif yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 maupun menurut hukum Islam, perceraian itu hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan.

Jadi, jelas kiranya bahwa meskipun surat kawin Anda sah, akan tetapi perceraian antara Anda dan pasangan harus dilakukan di pengadilan agar sah menurut hukum. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika perceraian dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan suami dan istri di atas meterai, maka perceraian itu tidak sah.

Namun bagaimanapun juga, menurut hemat kami, perceraian haruslah sebaik mungkin dihindari. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa harus melalui jalan perceraian.

Penjelasan lebih lanjut mengenai gugatan cerai secara umum, gugatan cerai menurut hukum Islam, dan talak menurut hukum Islam juga dapat Anda simak dalam artikel Cerai karena Gugatan dan Cerai karena Talak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[1] Pasal 131 angka 1 KHI

[2] Pasal 131 angka 2 KHI

Tags: