Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa tarif tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) dibagi menjadi dua yakni tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik prabayar. Reguler dalam arti tarif yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Sedangkan prabayar artinya tarif yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.[1]
Sebagai informasi, tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan. Struktur terdiri dari tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah. Kemudian golongan diperuntukkan bagi keperluan layanan sosial, rumah tangga, bisnis, industry, kantor pemerintah, penerangan jalan umum, traksi, penjualan curah, layanan dengan kualitas khusus, dan peruntukan lain yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.[2]
Menjawab pertanyaan Anda, tagihan PLN setiap tanggal berapa? Sepanjang penelusuran kami, jatuh tempo pembayaran tagihan listrik adalah setiap tanggal 20. Oleh karena itu, kami menyarankan agar konsumen segera membayar tagihan listrik pada awal bulan untuk menghindari sanksi telat bayar listrik. Khususnya untuk konsumen pascabayar atau tagihan tarif tenaga listrik reguler disarankan selalu membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
Tagihan yang dibayarkan tersebut merupakan pemakaian listrik pada periode bulan sebelumnya, dengan perhitungan pemakaian energi listriknya mengikuti hasil pencatatan meter masing-masing pelanggan setiap periodenya.
Konsumen wajib membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan PLN. Jika konsumen melampaui masa pembayaran tagihan, konsumen dikenakan biaya keterlambatan sebagai sanksi telat bayar listrik.[3] Adapun berikut rincian tabel biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik:[4]
Selain sanksi telat membayar listrik sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, konsumen juga dapat dikenakan sanksi telat membayar listrik berupa pemutusan sementara dengan rincian sebagai berikut:
- Konsumen Pascabayar
- PLN memberitahukan kepada konsumen bahwa akan dilakukan pemutusan sementara jika konsumen belum menyelesaikan pembayaran tagihan listrik sampai batas akhir periode pembayaran pada bulan N atau konsumen dapat mengakses aplikasi PLN Mobile untuk melakukan pengecekan status tunggakan bulan berjalan.
- PLN dapat melakukan penyegelan pada kWh meter untuk konsumen yang tidak melakukan pembayaran di atas tanggal 20 pada bulan N.
- Pemutusan sementara dilakukan PLN pada N+1 dengan cara memutus aliran listrik pada pangkal sambungan masuk pelayanan (pemutusan langsung di jaringan SR PLN) baik secara langsung, menggunakan alat pemutus jarak jauh atau bersamaan dengan pemberitahuan oleh petugas yang dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan pemutusan sementara.
- Untuk petugas yang melakukan pemutusan dipersil konsumen secara langsung, petugas akan mendokumentasikan kondisi lapangan serta mencatat data kWh meter pada saat pelaksanaan pemutusan sementara.
- Konsumen Prabayar
- PLN memberitahukan kepada konsumen akan melaksanakan pemutusan sementara jika konsumen belum menyelesaikan pembayaran kewajiban sampai batas akhir periode pembayaran atau konsumen dapat mengakses aplikasi PLN Mobile untuk melakukan pengecekan status tunggakan bulan berjalan.
- Pemutusan sementara yang dilakukan oleh petugas PLN bersamaan dengan pemberitahuan baik melalui surat, SMS, aplikasi WhatsApp maupun melalui PLN Mobile.
- Mekanismenya dengan pemblokiran pembelian token atau oleh petugas yang dilengkapi dengan surat perintah pemutusan sementara.
- Untuk petugas yang melakukan pemutusan dipersil konsumen secara langsung, petugas akan mendokumentasikan kondisi lapangan serta mencatat data kWh meter pada saat pelaksanaan pemutusan sementara.
Setelah konsumen menyelesaikan pembayaran tagihan listrik, pelaksanaan penyambungan kembali akan dilakukan oleh petugas PLN untuk konsumen pascabayar atau membuka pemblokiran pembelian token untuk konsumen prabayar.[5]
Kemudian dalam hal konsumen tetap tidak menyelesaikan tagihan listrik pada N+2 setelah rekening terbit, maka konsumen akan dinyatakan berhenti berlangganan sebagaimana dijelaskan dalam poin 6.4.2.3 (a) Peraturan Pelaksana PLN 0028/2025. Apabila konsumen ingin mengaktifkan kembali statusnya sebagai konsumen PLN dan ingin mendapatkan aliran listrik kembali, maka konsumen akan dikenakan biaya penyambungan sesuai peraturan yang berlaku dan wajib melunasi seluruh kewajiban sebelumnya.
Dengan demikian, berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan Anda merupakan konsumen pascabayar. Sehingga, jatuh tempo pembayaran tagihan listrik adalah setiap tanggal 20. Apabila Anda tidak segera melunasi tagihan listrik hingga jatuh tempo, Anda dapat dikenakan sanksi terlambat bayar listrik berupa pemutusan sementara hingga biaya keterlambatan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang sanksi telat bayar listrik, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Peraturan Menteri Negeri dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0028.SPo/DIR/2025 Tahun 2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Pascabayar di Lingkungan PT PLN (Persero).
[2] Pasal 19 Permen ESDM 10/2022
[4] Lampiran II Permen ESDM 27/2017
[5] Pasal 21 ayat (6) dan (7) Peraturan Direksi PLN 0133/2019