Bisnis

Komposisi modal untuk SIUP menengah

Bacaan 3 Menit
Komposisi modal untuk SIUP menengah

Pertanyaan

Jika saya ingin membuka usaha perdagangan yang bisa untuk ekspor maupun impor, sebaiknya menggunakan SIUP kelas menengah. Untuk itu, bagaimana komposisi permodalannya (modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor)? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menentukan bahwa SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (pasal 2A Permendagri Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009). Untuk PT yang baru akan berdiri, kekayaan bersih tercermin dari Modal Disetor dan Modal Ditempatkan. 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan besarnya Modal Disetor adalah sama dengan besarnya Modal Ditempatkan. Sehingga, untuk Modal Disetor dan Modal Ditempatkan pada PT baru yang hendak memiliki SIUP Menengah, adalah sebesar Rp500 juta sampai dengan Rp10 milyar. Untuk itu, Modal Dasar besarnya proporsional dengan besarnya Modal Disetor dan Modal Ditempatkan. Pasal 33 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga, besar Modal Dasar dihitung secara proporsional dari besarnya Modal Disetor dan Modal Ditempatkan, yaitu antara Rp2 milyar sampai dengan Rp40 milyar rupiah. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat. 

Dasar hukum:
 
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
  5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya setempat, khusus DKI Jakarta Peraturan Daerah Provinsi