Pertanahan & Properti

Strata Title untuk Commercial Area

Bacaan 2 Menit
Strata Title untuk Commercial Area

Pertanyaan

Mohon informasi apakah ada peraturan/undang-undang mengenai sistem strata title yang digunakan untuk komersial (bukan untuk hunian) karena saat ini semakin banyak mal yang dijual dengan sistem strata title. Atas jawaban yang diberikan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

 

Memang benar bahwa saat ini banyak mal dan rumah susun/apartemen yang dipromosikan dengan sistem/status strata title. Akan tetapi, sebenarnya sistem strata title tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sistem strata title digunakan di negara-negara seperti Singapura dan Australia yang pada intinya memungkinkan kepemilikan bersama rumah susun secara horisontal di samping pemilikan secara vertikal. Anda dapat simak lebih jauh mengenai strata title dalam artikel jawaban ini.

 

Kerangka hukum yang dikenal di peraturan perundang-undangan Indonesia adalah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (“HM SRS”). HM SRS ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (“UU 16/1985”), yang biasa digunakan untuk penjualan rumah susun hunian. Rumah Susun sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU 16/1985 adalah:

 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama

 

Sedangkan, untuk kios-kios yang diperjualbelikan oleh pengelola mal, seharusnya yang dipergunakan adalah Hak Guna Bangunan (“HGB”). Dengan HGB, pemilik kios diberikan hak untuk mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (lihat pasal 35 ayat [1] UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria).

 

Demikian penjelasan singkat kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

2.      Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun