KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?

Share
Keluarga

Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?

Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?
Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?

PERTANYAAN

Banyak terjadi kasus setelah menikah baru diketahui istri ternyata berjenis kelamin laki-laki. Misalnya, belakangan ini ada berita suami di Cianjur baru tahu istrinya ternyata laki-laki. Lantas, jika sudah terlanjur menikah, langkah hukum apa yang dapat ditempuh suami yang merasa dirugikan?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Kejadian yang Anda alami dalam hukum disebut dengan salah sangka dalam perkawinan, yang berakibat pada dapat dimohonkan pembatalan perkawinan. Apa dasar hukumnya?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Salah Sangka Terhadap Istri yang Ternyata Laki-laki

    Kasus yang Anda ceritakan tentang salah sangka istri ternyata laki-laki atau sebaliknya memang banyak terjadi. Setelah perkawinan dilangsungkan, pihak suami baru mengetahui ternyata istrinya berjenis kelamin laki-laki atau sebaliknya pihak istri baru mengetahui ternyata jenis kelamin suaminya adalah perempuan. Tentu saja, perkawinan sesama jenis kelamin ini bertentangan dengan hukum dan merugikan salah satu pihak. Lalu, langkah hukum apa yang dapat dilakukan?

    Kejadian salah sangka istri ternyata pria itu lazim disebut sebagai salah sangka dalam perkawinan. Ini berhubungan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan sebagai berikut:

    Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Tapi perlu dicatat, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.[1]

    Disarikan dari Salah Sangka dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan, kasus salah sangka mengenai jenis kelamin pasangan dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Dalam artikel tersebut dijelaskan contoh putusan yang mana majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan syariat Islam yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis dan tidak sesuai pula dengan UU Perkawinan dan KHI. Oleh karena itu, gugatan penggugat agar perkawinan dibatalkan dapat dikabulkan.

    Adapun perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

    Baca juga: Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia

    Patut digarisbawahi bahwa dalam pembatalan perkawinan, perkawinan atau pernikahan dianggap tidak pernah ada atau terjadi, serta dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[3]

    Lebih lanjut, mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan dapat Anda baca dalam ulasan berjudul Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya.

    Prosedur Pembatalan Perkawinan

    Permohonan pembatalan perkawinan atas kejadian salah sangka istri ternyata laki-laki dapat diajukan kepada pengadilan di daerah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan/atau istri. Kemudian, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai, sebagaimana disarikan dalam Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan (hal. 3):

    1. Pengajuan gugatan

    Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan.

    1. Pemanggilan

    Saat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pribadi yang bersangkutan.

    1. Persidangan

    Agenda pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Apabila telah dilakukan pemanggilan, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup.

    1. Perdamaian

    Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika perdamaian disepakati, gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan tersebut tidak boleh diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian atau yang telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian.

    1. Putusan

    Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun penyampaian putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

    Baca juga: Langkah Hukum Jika Ditipu Pasangan Agar Dinikahi

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    [1] Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [2] Pasal 1 UU Perkawinan

    [3] Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan

    Tags

    pembatalan perkawinan
    pernikahan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Catat! Ini 3 Aspek Hukum untuk Mendirikan Startup

    9 Mei 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!
    ount":0,"fetchMeta":null,"isFetching":false,"isInvalidated":false,"isPaused":false,"status":"success"},"queryKey":["relateDKlinik"],"queryHash":"[\"relateDKlinik\"]"}]},"articleId":"lt664b2405558ae","articleSlug":"suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan"},"__N_SSG":true},"page":"/klinik/a/[guid]","query":{"guid":"suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan-lt664b2405558ae"},"buildId":"hwi-klinik_5NH8DYS8CE","assetPrefix":"https://hwi-klinik.hukumonline.com","runtimeConfig":{"assetPrefix":"https://hwi-klinik.hukumonline.com","baseUrl":"https://www.hukumonline.com","apiUrl":"https://api.hukum.io","gtmId":"GTM-67VN","sentryDsn":"https://[email protected]/4505126449512448","otelHoneycombKey":"h4EzNufCA3TJ4eQhCXEnmG","otelServiceName":"hwi-klinik","otelHoneycombName":"hwi-klinik","tracingDisabled":false,"tracingSampleRate":"0.1","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImFIVnJkVzF2Ym14cGJtVXVZMjl0In0.eyJpYXQiOjE3MDE5NjU0MDIsImV4cCI6MjMyNDA0NTQwMiwiaXNzIjoiaWQuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tIiwic3ViIjoiNWI0MjYwY2E1NDE2YmIxYWU4ODQyNjZiIiwiYXVkIjoicHVibGljIn0.UYZTu05HlMjEkww8yhX-S7ww0Tyq1o7BuH2OFVdWYMnUByx4GpX-Q6wEABH95X-5RURk69D6JPdAgefacSS6QDLRogKJ7Ro1Kv6eYzbfWR8-8SbEAhaGFaamrU3VbE0Ir0cWgkWbc-WFvSf5UWuOmjJ3u8RwgFiVn9CltsxvB44qXp17IgcCuffSX5fpxFZ19EHKYPXM86aFyRlkDNsiz22J60u7yMkXORh1_RHgcXQMGjPtZiMX1rHa2B7A2oRm_UXncHpytd1MRfXH4x_2tWIQTe4ZLgTHldu7sf4lI8Vwsdwi7cvECf6uxIIBTOPqVGPgI9Y2f2Nuoz8KYaANxA"},"isFallback":false,"isExperimentalCompile":false,"gsp":true,"scriptLoader":[]}I1NiIsImtpZCI6ImFIVnJkVzF2Ym14cGJtVXVZMjl0In0.eyJpYXQiOjE3MDE5NjU0MDIsImV4cCI6MjMyNDA0NTQwMiwiaXNzIjoiaWQuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tIiwic3ViIjoiNWI0MjYwY2E1NDE2YmIxYWU4ODQyNjZiIiwiYXVkIjoicHVibGljIn0.UYZTu05HlMjEkww8yhX-S7ww0Tyq1o7BuH2OFVdWYMnUByx4GpX-Q6wEABH95X-5RURk69D6JPdAgefacSS6QDLRogKJ7Ro1Kv6eYzbfWR8-8SbEAhaGFaamrU3VbE0Ir0cWgkWbc-WFvSf5UWuOmjJ3u8RwgFiVn9CltsxvB44qXp17IgcCuffSX5fpxFZ19EHKYPXM86aFyRlkDNsiz22J60u7yMkXORh1_RHgcXQMGjPtZiMX1rHa2B7A2oRm_UXncHpytd1MRfXH4x_2tWIQTe4ZLgTHldu7sf4lI8Vwsdwi7cvECf6uxIIBTOPqVGPgI9Y2f2Nuoz8KYaANxA"},"isFallback":false,"isExperimentalCompile":false,"gsp":true,"scriptLoader":[]}