Keluarga

Syarat Daftar Nikah bagi Mualaf

Bacaan 8 Menit
Syarat Daftar Nikah bagi Mualaf

Pertanyaan

Saya mualaf sejak tahun 2013 dan sudah memiliki surat keterangan mualaf, namun belum memperbarui data KTP-el dan KK. Apakah saya wajib update data KTP-el terlebih dahulu untuk daftar nikah?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Salah satu prosedur awal yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama (“KUA”) adalah pendaftaran kehendak nikah.
 
Untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah, calon pengantin memang wajib melampirkan, di antaranya, fotokopi kartu tanda penduduk (“KTP”) dan Kartu Keluarga (“KK”). Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
 
Lalu, jika data dalam KTP dan KK masih beragama selain Islam, bisakah seorang mualaf mendaftarkan kehendak nikah?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda bertempat tinggal di Indonesia dan akan melaksanakan pernikahan di Indonesia.
 
Syarat Sahnya Pernikahan
Pada dasarnya, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[1] Selain itu, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]
Adapun menurut hukum Islam, untuk melakukan perkawinan harus ada rukun nikah sebagai berikut:[3]
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab dan kabul.
 
Selain itu, harus dipastikan bahwa baik pada calon suami maupun calon istri tidak terdapat halangan perkawinan,[4] termasuk memastikan bahwa kedua belah pihak beragama Islam, karena laki-laki beragama Islam tidak boleh menikahi perempuan yang tidak beragama Islam[5], dan sebaliknya perempuan beragama Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.[6]
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya agar pernikahan sah dilakukan berdasarkan hukum Islam, kedua calon mempelai harus beragama Islam dan rukun-rukun nikah harus dipenuhi.
 
Pendaftaran Kehendak Nikah di Kantor Urusan Agama (“KUA”)
Selanjutnya, sebelum menjawab pokok pertanyaan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu prosedur pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (“Permenag 20/2019”).
 
Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah.[7] Pencatatan pernikahan dalam akta nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang meliputi[8]:
  1. pendaftaran kehendak nikah;
  2. pemeriksaan kehendak nikah;
  3. pengumuman kehendak nikah;
  4. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
  5. penyerahan Buku Nikah.
 
Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan[9]. Bila kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota tempat akad nikah dilaksanakan.[10]
 
Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:[11]
  1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
  2. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
  3. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (“KTP-el”) bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
  4. foto kopi kartu keluarga (“KK”);
  5. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
  6. persetujuan kedua calon pengantin;
  7. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;
  8. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
  9. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
  10. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan;
  11. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
  12. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  13. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
  14. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
 
Setelah itu, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah di atas[12] yang dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah[13] dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.[14]
 
Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu.[15]
Berdasarkan ketentuan di atas, untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah, calon pengantin memang wajib melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
 
Haruskah Memperbarui Data di KTP-el dan KK Sebelum Menikah?
Dikutip dari Sahkah Perkawinan Mualaf Jika Kolom Agama di KK Belum Diubah?, sebenarnya tidak ada persyaratan yang secara eksplisit mengharuskan untuk mengubah kolom agama pada KK calon mempelai yang mualaf. Hal tersebut adalah persoalan administrasi kependudukan saja. Anda dapat memperbaharui data kependudukan Anda setelah menikah. Begitu pula dengan KTP, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan perubahan keterangan agama dalam KTP bagi calon mempelai mualaf sebagai syarat mendaftarkan kehendak nikah.
Dengan demikian, menurut hemat kami, sebenarnya Anda bisa saja melakukan permohonan pendaftaran kehendak nikah meskipun belum memperbarui data kependudukan Anda pada KTP-el dan KK selama memang dapat dibuktikan bahwa Anda telah berpindah agama menjadi Islam, yang salah satunya dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Mualaf yang Anda sebutkan dalam pertanyaan.
 
Dalam hal ini, Anda dapat menginformasikan perubahan agama tersebut pada saat sesi pemeriksaan dokumen nikah dengan melampirkan Surat Keterangan Mualaf kepada pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa Anda telah beragama Islam, sehingga memenuhi syarat pernikahan dalam Islam.
 
Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.[16] Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.[17]
 
Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Anda wajib melaporkan perubahan data agama Anda untuk dapat dilakukan perubahan atau penggantian KTP-el.
 
Selengkapnya mengenai tahapan mengurus perubahan agama pada KTP dan KK dapat Anda simak dalam Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP dan Cara Mengurus Kartu Keluarga Jika Pindah Agama Setelah Menikah.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
[2] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan
[3] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)
[4] Pasal 18 KHI
[5] Pasal 40 huruf c KHI
[6] Pasal 44 KHI
[7] Pasal 2 ayat (1) Permenag 20/2019
[8] Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permenag 20/2019
[9] Pasal 3 ayat (1) dan (3) Permenag 20/2019
[10] Pasal 3 ayat (4) Permenag 20/2019
[11] Pasal 4 ayat (1) Permenag 20/2019
[12] Pasal 5 ayat (1) Permenag 20/2019
[13] Pasal 5 ayat (2) Permenag 20/2019
[14] Pasal 5 ayat (3) Permenag 20/2019
[15] Pasal 5 ayat (4) Permenag 20/2019
[17] Pasal 1 angka 7 UU 24/2013