Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Bacaan 8 Menit
Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Pertanyaan

Maaf saya masih awam tentang hukum, untuk itu mohon pencerahaannya. Yang ingin saya tanyakan, selama ini setiap kontraktor atau developer atau apapun sebutannya dalam hal pembangunan dengan mutu yang kurang baik atau bisa juga disebut mutu jelek, selalu lolos dalam jeratan hukum. Apakah ada undang-undang yang mengatur khusus tentang kontraktor, seperti teman saya bilang, lex spesialis-nya? Atas jawabannya, saya sampaikan terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Memang benar, terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi kewajiban dan standar tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang jika dilanggar maka penyedia jasa konstruksi dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat, dan bahkan dijerat pidana.

Salah satunya, penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Tentang Kontraktor yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. yang dipublikasikan pertama kali pada 30 Agustus 2010.

 

Penyedia Jasa Konstruksi

Pada dasarnya, yang Anda tanyakan berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi/pembangunan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Yang dimaksud dengan penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.[1] Adapun jasa konstruksi sendiri adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.[2]

Usaha jasa konstruksi terbagi menjadi 3 jenis, meliputi:[3]

  1. usaha jasa konsultansi konstruksi;
  2. usaha pekerjaan konstruksi; dan
  3. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.[4]

Dari ketiga jenis usaha jasa konstruksi di atas, yang paling relevan dengan pertanyaan Anda yaitu usaha pekerjaan konstruksi.

Adapun para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi, di mana keduanya bisa berbentuk orang perseorangan maupun badan, yaitu:[5]

  1. pengguna jasa; dan
  2. penyedia jasa.

Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi,[6] yang dibuat dalam Bahasa Indonesia[7] dan paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:[8]

  1. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
  2. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
  3. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
  4. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
  5. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
  6. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
  7. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  8. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
  9. pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  10. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
  11. kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
  12. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  13. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
  14. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
  15. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
  16. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

 

Tanggung Jawab Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Selain itu, dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.[9] Jika penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar-standar tersebut, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.[10]

Kegagalan bangunan yang dimaksud adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.[11]

Adanya kegagalan bangunan tersebut ditentukan oleh penilai ahli yang ditetapkan oleh Menteri paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.[12]

Selanjutnya, penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya.[13] Pasal 65 UU Jasa Konstruksi kemudian merinci lebih lanjut perihal pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan tersebut berikut ini:

  1. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
  2. Dalam hal rencana umur konstruksi tersebut lebih dari 10 tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.
  3. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan di atas.
  4. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.

Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dikenai sanksi administratif berupa:[14]

  1. peringatan tertulis;
  2. denda administratif;
  3. penghentian sementara kegiatan konstruksi;
  4. layanan jasa pencantuman dalam daftar hitam;
  5. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  6. pencabutan perizinan berusaha.

Lalu, penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan dikenai sanksi administratif berupa:[15]

  1. peringatan tertulis;
  2. denda administratif;
  3. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
  4. pencantuman dalam daftar hitam;
  5. pembekuan izin; dan/atau
  6. pencabutan izin.

Di sisi lain, masyarakat yang dirugikan bisa ajukan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi.[16]

 

Standar Bangunan Gedung dan Gugatan Konsumen

Selain berdasarkan UU Jasa Konstruksi, jika bangunan konstruksi merupakan sebuah gedung, terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) yang perlu diperhatikan terkait standar teknis penyelenggaraan gedung. Penjelasan lebih lanjut tentang standar-standar tersebut dapat Anda simak dalam Rincian Standar Teknis Bangunan Gedung Menurut UU Cipta Kerja.

Bahkan, terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi yang tidak memenuhi ketentuan UU Bangunan Gedung dan mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.[17]

Selain ketentuan di atas, Anda juga bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”). Konsumen (pengguna jasa) berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[18] Caranya dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui pengadilan.[19]

Sehingga dapat disimpulkan, terdapat banyak aturan yang mengatur tentang kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi standar-standar tertentu, yang jika dilanggar maka penyedia jasa konstruksi dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat, dan bahkan dijerat pidana sebagaimana yang kami jelaskan.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[1] Pasal 1 angka 6 UU Jasa Konstruksi

[2] Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi

[3] Pasa 12 UU Jasa Konstruksi

[4] Penjelasan Pasal 12 huruf c UU Jasa Konstruksi

[5] Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Jasa Konstruksi

[6] Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[7] Pasal 50 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[8] Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[9] Pasal 52 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[10] Pasal 60 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[11] Pasal 1 angka 10 UU Jasa Konstruksi

[12] Pasal 60 ayat (2), (3), dan (4) UU Jasa Konstruksi

[13] Pasal 63 UU Jasa Konstruksi

[14] Pasal 52 angka 30 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 96 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[15] Pasal 98 UU Jasa Konstruksi

[16] Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Jasa Konstruksi

[17] Pasal 24 angka 43 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU Bangunan Gedung

[18] Pasal 4 huruf h UU 8/1999

[19] Pasal 45 UU 8/1999

Tags: