Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Pertama-tama perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa terminologi bahan galian golongan C yang dulu diatur dalam UU 11/1967 kini tidak dikenal lagi dalam UU 4/2009 dan perubahannya. Terminologi bahan galian golongan C telah diubah menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban, kami akan secara spesifik membahas mengenai izin penambangan batuan.

KLINIK TERKAIT

Memahami Cost Recovery dan Gross Split dalam Kontrak Migas

15 Feb 2021

Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh

06 Jan 2021

Ketentuan Jam Kerja dan Lembur Pekerja Sektor Pertambangan

22 Jun 2020

Yang Berwenang Mengelola Waduk sebagai Tempat Wisata

05 Sep 2019

Izin Penambangan Batuan

Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).[1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”).[2]

SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.[3] Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.[4]

Dengan demikian, menurut hemat kami, tanah timbun sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan, termasuk dalam kategori ‘batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug’. Sehingga, jenis izin yang digunakan adalah SIPB.

SIPB dapat diterbitkan kepada:[5]

1. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
2. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
3. koperasi; atau
4. perusahaan perseorangan.

Adapun SIPB harus memuat paling sedikit:[6]

1. nama pemegang SIPB;
2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. lokasi dan luas wilayah;
4. modal kerja;
5. jenis komoditas tambang;
6. jangka waktu berlakunya SIPB; dan
7. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Tata Cara Permohonan SIPB

Menjawab pertanyaan pertama Anda, permohonan SIPB diajukan kepada Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara (“Menteri”),[7] berdasarkan permohonan yang telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial.[8] Selain persyaratan tersebut, permohonan juga harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.[9]

Patut diperhatikan, permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).[10]

Lebih lanjut, syarat-syarat permohonan SIPB kemudian dielaborasi lebih detail dalam Pasal 131 PP 96/2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Syarat administratif meliputi:

1. surat permohonan;
2. nomor induk berusaha (NIB);
3. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
4. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.

2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan.
3. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
5. Menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Setelah itu, pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui Menteri, yang terdiri atas:[11]

1. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:

1. informasi cadangan; dan
2. rencana penambangan.

2. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luas Wilayah Penambangan Batuan

Selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda terkait ketentuan minimal luasan lahan lokasi tambang untuk SIPB adalah paling luas 50 hektare, sehingga tidak ada ketentuan minimal melainkan hanya ketentuan maksimal saja. Berikut bunyi ketentuan Pasal 86C UU 3/2020:

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare.

Kami pun mencermati kembali bunyi Pasal 86A ayat (5) UU 3/2020 terdapat syarat luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang harus dicantumkan untuk mendapatkan SIPB. Dengan demikian, berapa pun luas wilayah pertambangan batuan berupa tanah timbun atau tanah urug dengan ketentuan maksimal paling luas 50 hektare, tetap memerlukan SIPB.

Hal ini sejalan dengan politik perizinan menurut S.F. Marbun dalam bukunya berjudul Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I), bahwa izin merupakuan instrumen untuk mengendalikan dan mengatur perilaku masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, utamanya untuk membatasi gerak gerik masyarakat (hal. 415).

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Referensi:

S.F. Marbun. Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I), Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2018.