Bisnis

Tentang Dilusi Saham

Bacaan 5 Menit
Tentang Dilusi Saham

Pertanyaan

Apakah yang disebut dilusi saham? Adakah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai dilusi saham? Apa ada pendapat para ahli hukum mengenai hal ini? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

 
Intisari:
 
 

Dilusi saham adalah penurunan prosentase kepemilikan atas saham pemegang saham yang sudah ada sebagai hasil dari penerbitan saham baru.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Jawaban:
 

Mengenai pengertian dilusi saham, dapat dilihat dalam laman Kamus Bisnis, yaitu penurunan dalam porsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada sebagai hasil dari penerbitan saham baru. Pengertian serupa juga dapat dilihat dari laman belajarinvestasi.net, laman yang membantu masyarakat awam mempelajari mengenai seputar dunia investasi dan tips investasi aman dan menguntungkan, yang menjelaskan bahwa dilusi adalah penurunan persentase pemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar.

 

Merujuk pada pengertian di atas, dilusi ini terjadi sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru sebagai akibat penambahan modal baru. Pada Perseroan Terbatas (“PT”) Tertutup, untuk mencegah terjadinya dilusi, pemegang saham yang telah ada diberikan hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh PT sebelum saham tersebut ditawarkan ke pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

 

Dalam Pasal 43 ayat (1) UUPT diatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

 

Sedangkan jika dalam hal PT tersebut adalah PT Terbuka, maka hak untuk dapat membeli saham terlebih dahulu dinamakan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan Bapepam IX.D.1”).

 

Dalam Peraturan Bapepam IX.D.1 ini dikatakan bahwa dalam hal perusahaan bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui HMETD atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran tersebut. Perusahaan tersebut wajib mengumumkan informasi penting terkait penawaran HMETD dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

 

Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham salah satunya adalah dampak dilusi dari penerbitan Efek baru (Angka 14 huruf p Peraturan Bapepam IX.D.1).

 

Mengenai HMETD ini, dalam artikel Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) yang dibuat oleh KarimSyah Law Firm, sebagaimana kami sarikan, dikatakan bahwa pemegang saham yang menjual Rightnya (HMETD-nya), tentunya tidak akan memperoleh saham baru yang diterbitkan sebagai pelaksanaan (exercise) Rights. Oleh karena itu prosentase kepemilikannya atas seluruh saham-saham PT. Tbk tersebut akan berkurang. Berkurangnya prosentase kepemilikan atas saham ini yang dikatakan dilusi kepemilikan pemegang saham lama.

 

Sebagai contoh terjadinya dilusi saham, misalnya dalam PT. A ada 2 orang pemegang saham, yaitu X dan Y. X memiliki 40 saham (40%) dan Y memiliki 60 saham (60%). Suatu saat, PT. A ingin meningkatkan modalnya dengan mengeluarkan saham baru. PT. A ingin mengeluarkan 100 saham baru. Jika X dan Y tidak menggunakan haknya untuk membeli terlebih dahulu saham baru yang dikeluarkan PT. A dan yang membeli adalah pihak ketiga, maka prosentase kepemilikan X dan Y menjadi berkurang, bukan lagi 40% dan 60%. Jika Z membeli seluruh saham baru tersebut, maka prosentase sahamnya berubah menjadi X = 20%, Y = 30%, dan Z = 50%.

 

Demikian jawaban dari kami. Semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.