Kenegaraan

Tentang Paspor Diplomatik dan Siapa yang Bisa Memilikinya

Bacaan 6 Menit
Tentang Paspor Diplomatik dan Siapa yang Bisa Memilikinya

Pertanyaan

Apa betul seorang istri pejabat diplomatik mendapatkan paspor diplomatik jika ikut suaminya bertugas di luar negeri? Apa persyaratannya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ya, istri dari pejabat diplomatik dan konsuler diberikan paspor diplomatik dalam rangka menemani suaminya yang bertugas di luar Indonesia, baik dalam rangka penempatan pada perwakilan atau dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Dokumen persyaratan untuk permohonan paspor diplomatik di antaranya adalah nota permohonan pembuatan paspor diplomatik, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta perkawinan, dan lain-lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pihak-Pihak yang Diberikan Paspor Diplomatik yang ditulis oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 18 April 2019.

 

Pengertian Paspor Diplomatik

Sebelum membahas mengenai paspor diplomatik Indonesia, terlebih dahulu perlu kami jelaskan definisi paspor secara umum menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU 6/2011”), yakni:

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu dokumen perjalanan Republik Indonesia, paspor terdiri atas:[1]

  1. Paspor diplomatik;
  2. Paspor dinas; dan
  3. Paspor biasa.

Paspor diplomatik adalah paspor yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik, yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.[2]

Sedangkan paspor dinas adalah paspor yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik, yang juga diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.[3]

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa kementerian yang mengurus, mengubah, mencatat paspor dinas atau diplomatik adalah kementerian luar negeri.

Adapun mengenai warna paspor diplomatik dalam praktik, sampulnya berwarna hitam, sedangkan paspor dinas berwarna biru.

Menyambung pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa pejabat diplomatik yang Anda maksud adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler (pejabat fungsional diplomat) yang disebutkan di Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (“Permenlu 2/2019”).

 

Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik diberikan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka:[4]

  1. penempatan pada perwakilan RI di luar negeri; atau
  2. perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

WNI yang dimaksud meliputi:[5]

  1. Presiden dan Wakil Presiden;
  2. ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
  4. ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
  5. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
  6. atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada perwakilan;
  7. pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
  8. utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain dari Menteri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Artinya, pejabat diplomatik dan konsuler memang mendapatkan paspor diplomatik, lalu bagaimana dengan istrinya?

Istri atau suami dari para pejabat diplomatik dan konsuler yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi diberikan paspor diplomatik.[6]

 

Dokumen Persyaratan untuk Permohonan Paspor Diplomatik

Apa saja syaratnya? Dalam rangka penempatan pada perwakilan RI di luar negeri, dokumen persyaratan untuk permohonan paspor diplomatik adalah:[7]

  1. nota permohonan pembuatan paspor diplomatik dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kementerian Luar Negeri;
  2. fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menteri;
  3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi istri atau suami dari pejabat diplomatik dan konsuler;
  4. fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak dari pejabat diplomatik dan konsuler;
  5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  6. fotokopi Kartu Keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.[8]

Adapun jika keperluannya adalah tugas yang bersifat diplomatik, dokumen persyaratan untuk permohonan paspor diplomatik meliputi:[9]

  1. surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
  2. surat persetujuan Pemerintah untuk melakukan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik ke luar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Kesimpulannya, istri/suami dari pejabat diplomatik juga diberikan paspor diplomatik Indonesia, dengan syarat-syarat permohonan yang telah kami sampaikan di atas.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

[1] Pasal 24 ayat (2) UU 6/2011

[2] Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU 6/2011

[3] Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU 6/2011

[4] Pasal 3 ayat (1) Permenlu 2/2019

[5] Pasal 3 ayat (2) Permenlu 2/2019

[6] Pasal 3 ayat (3) huruf c Permenlu 2/2019

[7] Pasal 5 Permenlu 2/2019

[8] Pasal 1 angka 5 Permenlu 2/2019

[9] Pasal 6 huruf a dan b Permenlu 2/2019

Tags: