Pidana

Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

Bacaan 7 Menit
Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

Pertanyaan

Apa itu tindak pidana asusila dan apa saja unsur-unsurnya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada prinsipnya, tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 281 KUHP yaitu pelaku atau subjek tindak pidana, dengan sengaja, di tempat terbuka, dan melanggar kesusilaan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Ulasan Lengkap

Pengertian Susila dan Kesusilaan

Pasal 281 KUHP,mengatur tentang norma kesusilaan. Namun, perlu diketahui terlebih dahulu definisi susila itu sendiri. Susila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari Jurnal Surajiyo (Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, 2000), kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.[1]

Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.[2]

Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.[3]

Berikut bunyi Pasal 281 KUHP dalam beberapa versi KUHP yang kami telusuri:

  1. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN):[4]

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

  1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
  2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
  1. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan R. Sianturi:[5]

Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).

  1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
  2. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.
  1. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan A.F. Lamintang dan C.D. Samosir:[6]

Dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi- tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

  1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
  2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Dari penjelasan diatas, unsur tindak pidana asusila dalam Pasal 281 KUHP adalah:

  1. barang siapa
  2. dengan sengaja
  3. terbuka (di muka umum)
  4. melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut ini:

Unsur Barang Siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.[7]

Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja (dolus/opzet) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:[8]

  1. sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku
  2. sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar- benar dituju harus dilakukan perbuatan lain
  3. sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi.

Baca juga:Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana

Unsur Terbuka (di Muka Umum)

Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Unsur Melanggar Kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.[9]

Contoh Pelanggaran Norma Kesusilaan

Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan yang secara spesifik termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP:[10]

  1. seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai exhibitionism);
  2. sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
  3. sepasang muda-mudi berpeluk- pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Sedangkan beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan secara umum antara lain:[11]

  1. voyeurisme, yakni perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat alat perantara;
  2. zina, yakni hubungan seksual antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan;
  3. homoseksual dan lesbian, yakni hubungan sejenis antara dua orang lelaki (homoseksual) atau hubungan sejenis antara dua orang perempuan (lesbian) yang saling mencintai satu sama lain;
  4. masturbasi, yakni pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya;
  5. fetisme, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis;
  6. sodomi, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur;
  7. pemerkosaan, yakni perbuatan dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan;
  8. aborsi, yakni pengguguran kandungan;
  9. pelecehan seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain- lain.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain. Adapun unsur-unsurnya yaitu pelaku atau subjek tindak pidana, dengan sengaja, di tempat terbuka, dan melanggar kesusilaan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam Pasal 281 KUHP.

Baca juga: Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Referensi:

  1. Gabriela Wowiling (et.al), Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021.
  2. Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju, 1989.
  3. A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
  4. A.F. Lamintang (et.al), Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1983.
  5. Rony Walandouw, Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020.
  6. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
  7. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
  8. Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000.
  9. Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
  10. Kamus Besar Bahasa Indonesiadiakses pada 30 Mei 2022 pukul 12.30 WIB

[1] Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000, hlm. 157.

[2] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 12.

[3] J.M Van Bammelen, Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hlm. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

[4] Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 113.

[5] S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm. 257.

[6] P.A.F. Lamintang (et.al), Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 119.

[7] Rony Walandouw, Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm 252.

[8]Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana

[9] P.A.F Lamintang, Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 10- 11.

[10] Gabriela Wowiling (et.al), Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

[11] Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Manju, 1989, hlm. 67- 69.

Tags: